Aktivis Walhi Ditangkap Polisi

Tempo - POLISI membubarkan demonstrasi yang digalang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) diluar arena World Oceanic Conference di Manado, Senin Pekan lalu. Dua aktivis organisasi itu, yakni Berry Nahdian Furqon dan Erwin Usman, ditangkap. Kepolisian Resor Manado lalu menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan tuduhan menghalang-halangi aparat yang akan melakukan penindakan. Polisi dan Dinas Imigrasi Sulawesi Utara juga mendeportasi 21 aktivis internasional yang terlibat dalam unjuk rasa itu.

Menurut juru bicara Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, dua aktivitas itu ditangkap karena melakukan aksi tanpa izin. Aksi ini diikuti ratusan aktivis dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Manado. Mereka menuntut forum kelautan dunia itu tak menghasilkan keputusan yang menggusur penghidupan nelayan.

BACA SELENGKAPNYA - Aktivis Walhi Ditangkap Polisi

Dokumen Asli BLBI Hilang

Tempo - Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan hilangnya dokumen asli Kredit Likuiditas Bank Indonesia/Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (KLBI/BLBI). Dokumen tersebut merupakan kunci penyelesaian kasus yang diperkirakan merugikan negara Rp 138 triliun itu. “Semua pihak ketika ditanya menjawab dokumennya hilang,” kata Dradjad H. Wibowo, legislator dari Partai Amanat Nasional, dalam rapat konsultasi Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kasus tersebut di gedung DPR pada Rabu pekan lalu.

Dradjad mengaku telah mempertanyakan hal itu ke beberapa lembaga, termasuk Depertemen Keuangan. Sedangkan menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, lembaganya hanya menerima fotokopi dokumen yang sudah dilegalisasi untuk kepentingan persidangan. Dia menduga dokumen aslinya berada ditangan Bank Indonesia.

BACA SELENGKAPNYA - Dokumen Asli BLBI Hilang

Izin HTI di Rangsang Harus Ditinjau Ulang

PEKANBARU, Riau Radar - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Riau, Haryansyah kepada Riau terkini, Jumat (15/5/09) Jumat (15/5/09) menegaskan, bahwa izin Hutan Tanaman Industri yang beralokasi di Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (pemekaran baru dari bengkalis) harus ditinjau ulang. Bahkan Walhi menyesalkan sikap Menhut MS Kaban yang seakan menutup mata kondisi pulau yang habis dihantam abrasi itu dengan seenaknya mengeluarkan RKT seluas 18.800 hektar lebih atau 1/4 dari luas Pulau Rangsang untuk PT Sumatra Riang Lestari.

“Kami sudah menerima laporan dari masyarakat berupa surat penolakan dari masyarakat 5 desa, serta LSM setempat. Intinya, mereka menolak keberadaan HTI di sekitar kampung mereka, kerena mereka tak mau pulau kecil itu hancur karena habis dibabat oleh perusahaan kayu. Laporan ini kami pelajari untuk kami sikapi bersama masyarakat,” kata pria berambut gondrong yang akrab disapa Kaka ini.

Menurut Kaka, bahwa selain menyerahkan laporan atas surat penolakannya, masyarakat juga menyertakan kopian izin RKT dan rekomendasi izin yang dikeluarkan Bupati BengkalisSyamsurizal No.522.1/Hut/726 tertanggal 7 September 2005, rekomendasi Gubernur Riau Rusli Zainal No.522.1/Ekbang/36.12 tertanggal 2 Agustus 2004 dan surat keputusan (SK) Gubernur Riau No.566/XII/2005, tertanggal 28 Desember 2005 terkait persetujuan Amdal PT Sumatera Riang Lestari.

“Mau di jadikan apa pulau kecil itu. Masyarakat di pulau itu mencapai 60 ribu jiwa. Mau ditenggelamkan masyarakat di Pulau Rangsang itu? sebab selain harus menghadapi rusaknya hutan dan ekologi akibat HTI yang bakal merajalela, mereka juga harus menghadapi hancurnya bibir pantai pualu akibat abrasi yang meruntuhkan tanah 15 hingga 20 meter setiap tahun,” kata Kaka.

Walhi, lanjut Kaka akan menyurati dalam beberapa hari ini kepada Bupati Bengkalis, Bappedalda Bengkalis, Gubernur Riau, Dinas Kehutanan Riau dan Bappedalda Riau Dinas, Menteri Kehutanan, Komisi III DPR RI, serta Dewan Lingkungan di Jakarta.

“Kami tetap satu suara dan sikap dengan masyarakat bahwa RKT dan izin HTI terhadap PT RSL di Pulau Rangsang itu harus di hentikan dan di cabut serta pihak PT RSL yang sedang membuat kanal dan membabat hutan di kampung itu untuk segera berhenti beroperasi, sampai ada kebijakan baru atas tuntutan ini,” kata Kaka.

BACA SELENGKAPNYA - Izin HTI di Rangsang Harus Ditinjau Ulang

Status Aset Tanah Pemprov Banyak tak Jelas.

PEKANBARU, RADAR RIAU, (RR) - Status aset tanah milik Pemerintah Provinsi Riau ternyata masih banyak yang tak jelas. Ini terjadi sejak berpuluh tahun lalu, persisnya ketika ibukota Provinsi Riau dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Demikian diungkapkan Kepala Biro Perlengkapan Rusli M., ketika rapat kerja dengan Komisi B DPRD Riau, kemarin.

Banyak tanah dan rumah tinggal yang dulu waktu perpindahan ibukota Provinsi dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru statusnya tak jelas. Seperti tanah kantor Polda sekarang dan rumah dinas Polda di Jalan Kartini tidak ada alas haknya. Di Polda tidak tercatat sama kita juga tidak,” ujarnya.

Makanya, lanjut Rusli, ketika polda meminta status tanah itu ke Pemprov karena ingin menyertifikatkan surat atas nama Polda, dia tak menjawab. “Sengaja diambangkan karena menurut cerita-cerita tanah itu milik Pemda. Namun ketika diperiksa statusnya malah tak jelas. Saya sudah coba menghubungi orang tua untuk melihat sejarah tanah, bahkan sudah ngobrol dengan Pak Wan Galib,” katanya.

Hanya saja pemerintah lalai hingga kemudian tak jelas lagi aset-aset daerah. “Sebetulnya masih banyak aset yang seperti ini. Bukan tanah Polda saja, seperti di Pasar Kodim ada bekas auditur militer. Yang begitu-begitu masih perlu ditelusuri dan diburu. Saya tak tahu apa orang-orang sebelum saya tak tertarik dengan ini atau memang dicoba tak bisa. Tapi ke depan ini jadi PR saya untuk meluruskan aset,” tukasnya.

BACA SELENGKAPNYA - Status Aset Tanah Pemprov Banyak tak Jelas.

PEMKO KEMBANGKAN DANAU BUATAN NAMA BARU

Pekanbaru (RP) Riau Pos – Objek Wisata Danau Buatan di Kecamatan Rumbai belum begitu diminati meski berbagai upaya dilakukan Pemko Pekanbaru. Ke depan, Dinas Pariwisata Pekanbaru akan merubah nama dan memberikan logo baru terhadap objek Wisata Danau Buatan. “Nama dan logo baru itu akan diresmikan pada saat perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-225 Kota Pekanbaru Juni mendatang,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Pekanbaru Drs. H. Syahril Manaf melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Boge Peni kepada Riau Pos, Jumat (15/5) di ruang kerjanya di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru.

Peni menambahkan, saat ini nama dan logo baru Danau Buatan yang memiliki luas sekitar 14 hektare itu baru memasuki tahap diperlombakan untuk mendapatkan hasil terbaik. Disebutkannya, Danau Buatan baru ini nantinya akan memiliki dua zona yaitu zona komersil dan zona nonkomersil. Zona komersil merupakan zona yang diperuntukan untuk usaha dengan memiliki tempat hiburan yang istimewa seperti waterboom, bioskop 4D, Gokart, flying fox, jet coaster dan tempat bermain anak. Sedangkan untuk zona nonkomersil lebih ke pengembangan ilmu pengetahuan seperti taman bacaan dan lain-lain.

“Dengan dua zona ini diharapkan dapat menjadi alternatif tempat hiburan masyarakat di Kota Pekanbaru,” ujar Peni. Peni menjelaskan, berdasarkan pendataan Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru terdapat beberapa klasifikasi wisata di Kota Pekanbaru. Antara lain wisata air, wisata kuliner, wisata religi, wisata budaya, wisata alam, wisata pendidikan dan wisata belanja. Saat dikomfirmasi mengenai retribusi dari tempat hiburan masyarakat tersebut, Peni mengatakan Dinas Pariwisata hanya bertugas mendata dan menyangkut retribusi diatur oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

BACA SELENGKAPNYA - PEMKO KEMBANGKAN DANAU BUATAN NAMA BARU

Rp6,2 Miliar untuk Mobil Pejabat : Gubri dan Wagubri Pakai Toyota Crown.

PEKANBARU (RP) RIAU POS – Sejumlah pejabat tinggi di Riau segera mempergunakan mobil baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menganggarkan dana sebesar Rp6,2 miliar guna pengadaan Toyota Crown 3000 cc satu unit, Toyota Crown 2.500 cc dua unit, dan satu unit Sedan Toyota Camri 2500 cc. Kepala Biro (Kabiro) Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Rusli M. menjelaskan, pengadaan mobil ini sudah dianggarkan sejak tahun 2008 lalu. Hanya saja, dalam pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2009.

Biro Perlengkapan, kata dia, sudah melakukan pelelangan secara terbuka soal pengadaan mobil baru bagi pejabat tinggi di Provinsi Riau. Berkemungkinan besar, mobil baru bisa dipergunakan pada bulan Juli mendatang. Rusli juga menyebutkan, mobil Toyota Crown 3.000 cc diperuntukan bagi Gubernur Riau, H M Rusli Zainal. Sedangkan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) dan Ketua DPRD Riau bakal memakai mobil baru Toyota Crown 2500 cc.

Sementara untuk tiga Wakil Ketua DPRD Riau terpilih nantinya bakal memakai mobil baru Sedan Toyota Camri 2500 cc. Bila pelelangan selesai, Rusli menyebutkan, penggunaannya baru bisa diserahterimakan kepada pemakainya. “Mobil baru ini segera dipergunakan pejabat tinggi di Riau. Gubri, Wagubri, Ketua DPRD Riau dan Wakil juga bakal memakai mobil baru tahun 2009 ini,” ujar Rusli M. kepada Riau Pos, Jumat kemarin. Dikatakan, tidak ada permasalahan lagi dengan penyediaan mobil dilingkungan Pemprov Riau dan DPRD Riau. “Biro perlengkapan juga sudah melakukan Hearing dengan DPRD Riau membahas penyediaan mobil baru ini,” ujarnya mengakhiri.

BACA SELENGKAPNYA - Rp6,2 Miliar untuk Mobil Pejabat : Gubri dan Wagubri Pakai Toyota Crown.

Palsukan Surat Tanah Dituntut 18 Bulan Penjara

Riauterkini - Jupri Jubir seorang pengusaha dituntut JPU selama 18 bulan penjara karena terbukti secara syah dan menyakinkan memalsukan tanah milik anggota koperasi PU Riau.

Riauterkini- PEKANBARU- Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (18/5) menggelar siding perkara pemalsuan atas tanah milik anggota koperasi Dinas PU Riau dengan terdakwa Jupri Jubir seorang pengusaha asal Riau, persidangan diagendakan untuk mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Chaswin.

JPU membacakan tuntutan terdakwa dihadapan majelis hakim yang diketuai Ratna Mintarsih dan dibantu dua hakim anggota. Dalam tuntutannya tersebut terdakwa dinyakini bersalah dan dikenakan pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 KUHP tentang pemalsuan.

Selain itu fakta persidangan, Jupri Jubir bersama Irwandas telah memalsukan data otentik milik Koperasi PU dengan lahan seluas 29,9 hektar di Jalan Citra, Parit Indah, Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2004. Padahal pada tahun 2003, sejumlah anggota koperasi memberikan kuasa pada Jufri untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan Tatang Suparta (almarhum). Tanpa sepengetahuan si pemberi kuasa, Jufri dan Irwandas tanggal 18 Juni 2004 merubah isi surat kuasa menjadi surat pernyataan atas nama Irwandas bin Mansur.

Selain itu JPU juga membacakan hal memberatkan yakni tindakan terdakwa telah merugikan orang lain dan berbelit-belit memberi keterangan. Sedangkan untuk hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di sidang.

Setelah membacakan tuntutan tersebut, majelis hakim mempersilahkan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan JPU tersebut. Atas tuntutan itu, Jupri Jupir melalui Penasehat Hukum (PH) akan mengajukan pembelaan (pledoi). Pada majelis hakim, Jupri meminta waktu selama dua minggu untuk membacakan pledoi secara tertulis, 1 Juni mendatang.

Setelah siding ditunda majelis hakim Satu minggu mendatang, maka terdakwa langsung digiring ke sel titipan PN Pekanbaru untuk menunggu proses persidangan selanjutnya.

Usai persidangan JPU mengatakan "Dari hasil laboratorium surat itu adalah non identik karena tulisan surat pernyataan berbeda dari tulisan orang yang menandatangani. Artinya tulisan ketik berbeda dengan tulisan ketik pembanding," terangkan Nur Chaswin.***( vila )

BACA SELENGKAPNYA - Palsukan Surat Tanah Dituntut 18 Bulan Penjara

25 Mei, Pelantikan Plt Bupati Meranti

PEKANBARU (RP) Riau Pos – Bila tidak ada perubahan jadwal dari Depertemen Dalam Negri (Depdagri) RI, pelantikan Pelaksana Teknis (Plt) Bupati sekaligus peresmian Kabupaten Kepulauan Meranti akan dilakukan pada 25 Mei mendatang. Pemerintah Propinsi (Pemprov) Riau menilai sarana dan fasilitas di Selat Panjang yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Meranti layak dipergunakan. Dari hasil laporan Asisten I Bidang Pemerintahan, Kantor Camat Tebing Tinggi dan bangunan mess cukup memadai sebagai lokasi pemerintahan.

Pernyataan ini diungkapkan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Raja Mambang Mit kepada Riau Pos, Kamis (14/5) di Pekanbaru. Hanya saja, kata Mambang Mit, perlu penyesuaian saja oleh SOT baru nantinya. Namun begitu, secara bertahap pembangunan gedung perkantoran di Kabupaten Meranti pasti dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

“Kantor Camat Tebing Tinggi Okura dan beberapa bangunan lainnya di Selat Panjang kita jadikan perkantoran Bupati dan jajarannya. Karena bangunan tersebut dinilai layak ditempati,” ujar Mambang Mit. Mambang Mit menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2009 SK Pembentukan Kabupaten Meranti sudah ditetapkan sebagai daerah pemekaran baru.

BACA SELENGKAPNYA - 25 Mei, Pelantikan Plt Bupati Meranti

UMK Inhu Tertinggi di Riau

• Besarnya Rp1.054.000 per bulan
• Termasuk Gaji Sekuriti dan CS

RENGAT, TRIBUN PEKANBARU – Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu (UMK) tahun 2009 telah ditetapkan sebesar Rp1.054.000 perbulan. UMK itu merupakan yang terbesar di Provinsi Riau mengalahkan dua Kabupaten/Kota lain yang memiliki APBD cukup besar. Padahal APBD Inhu termasuk yang terkecil di Riau. Kabupaten Bengkalis yang terkenal memiliki APBD terbesar di Riau hanya menetapkan UMK Rp960 ribu per bulan. Begitu juga dengan Kota Pekanbaru yang menetapkan UMK untuk tahun 2009 sebesar Rp925 ribu per bulan.

UMK Inhu tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur Riau No.47 tahun 2008 dan berlaku efektif sejak Januari 2009. UMK itu mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp900 ribu per bulan menjadi Rp 1.054.000 per bulan. Sedangkan UMK sub sektor pertanian dan kelapa sawit setara tanaman karet untuk tahun 2009 sebesar Rp1.021.000 Dan UMK sektor Migas masih dalam proses penetapan. “Saya heran apa yang menjadi dasar bagi Inhu sehingga UMK bisa tinggi, padahal APBD nya tergolong kecil di Riau,” kata Kabid Pembinaan dan Hubungan Industrial Disnaker Riau, Syamsul Bahri saat acara sosialisasi UMK tahun 2009 kepada para pengusaha di Gedung Dang Purnama, Kamis (14/5).

Syamsul berharap UMK Inhu Rp 1.054.000 per bulan itu dapat direalisasikan dan tidak semata-mata hanya sebuah keputusan. Bahkan Pemkab Inhu lah yang harus memberikan upah terhadap karyawan BUMN maupun BUMD. “Seluruh pegawai BUMD termasuk petugas keamanan maupun cleaning servis atau CS, selama mengikuti aturan sesuai jam kerja yang ada pada perusahaan, wajib memperoleh hak untuk di gaji sesuai UMK,” tegasnya.

Tidak hanya BUMD, BUMN dan perusahaan swasta lain yang ada di Inhu juga wajib menggaji petugas keamanan maupun cleaning servis sesuai UMK yang telah ditetapkan. Jangan adalagi daerah yang melanggar. Perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara atau denda maksimal 400 juta dan minimal 100 juta sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Namun demikian, pihak perusahaan dapat saja mengajukan penangguhan untuk menerapkan UMK, tetapi perusahaan itu harus diaudit oleh pihak berwenang untuk mengetahui kondisi keuangan dan disetujui kepala daerah. Karena bisa saja upaya penangguhan penerapan UMK hanya alasan perusahaan menghindari kewajiban.

BACA SELENGKAPNYA - UMK Inhu Tertinggi di Riau

86 Temuan Bpk Riau Tanggung Jawab Satker

PEKANBARU – RiauPos – Sebanyak 86 temuan BPK RIAU dalam pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, mendapatkan perhatian serius Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit. Menurut dia, instansi terkait harus bertanggung jawab dalam hal ini.

“Kita sudah tindaklanjuti temuan BPK ini. Instansi terkait harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran APBD,” kata Mambang Mit kepada wartawan, Selasa (12/5), di ruang kerjanya.

Menurut dia, temuan BPK RI merupakan suatu kewajaran dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Artinya, tidak ada yang salah bila BPK membuat hasil pemeriksaan keuangan daerah yang dipergunakan Satker. Informasi yang diterima Riau Pos, sebanyak 86 temuan BPK senilai Rp22,268 miliar merupakan hasil pemeriksaan keuangan sebanyak lima kali selama tahun 2005-2008. Terhadap temuan tersebut, Wagubri menyebutkan, kerja sama dalam menjalankan tugas antar instansi seperti dilakukan BPK cukup bagus. Seluruh dinas, badan dilingkungan Pemprov Riau, diharapkan bisa membuat laporan keuangan yang secara detail dan bertanggungjawab setiap mempergunakan anggaran.

“Saya berharap setiap satker yang mempergunakan anggaran APBD bisa melakukannya dengan baik. Dak tidak melakukan kesalahan dalam mempergunakan anggaran APBD,”ujarnya.

BACA SELENGKAPNYA - 86 Temuan Bpk Riau Tanggung Jawab Satker

Pupuk Bersubsidi Naik 17.500 Ton

Pekanbaru – RiauPos - PROVINSI RIAU mendapatkan penambahan kuota pupuk bersubsidi bagi petani dan pekebun sebanyak 17.500 ton menjadi 99.076 ton. Sebelumnya kuota Riau hanya 82.576 ton. Penambahan kuota pupuk tersebut berdasarkan SK Mentri Pertanian Nomor 05. Pmentan/OT.140/1/2009. Kuota sebanyak itu sebenarnya sudah berlaku sejak Januari 2009 lalu. Tapi, surat baru diterima Mei ini. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negri Hamsani Rahman kepada Riau Pos, Selasa (12/5), di ruang kerjanya.

“Surat dari Mentri Pertanian RI baru kita terima mei ini. Namun, tanggal pembuatan surat yang ditanda tangani Mentan sejak Januari lalu. Intinya kuota pupuk bersubsidi kita bertambah 17.500ton,” ungkap Hamsani. Dia berharap, pemerintah Kabupaten/kota segera meminta data dari kelompok tani berupa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Data RDKK ini, tambahnya menjadi acuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam pendistribusiannya melalui agen yang ada. “Disperindag bukan penyalur. Karena ketentuannya distributor dan agen yang melakukan seperti Pusri. Kita hanya mengawasi peredarannya saja,” ujarnya.

Sementara untuk harga pupuk masih tetap. Dengan rincian pupuk urea, Za, superphos dijual dengan harga Rp1.200 per kilogram, NPK pelangi Rp1.830, NPK Ujang Rp1.586, Organik Rp 5.000 per kilogram.

BACA SELENGKAPNYA - Pupuk Bersubsidi Naik 17.500 Ton

GTTG XI 2009, Bantu Tingkatkan Wisatawan

PEKANBARU – RiauPos – Kurang sebulan dari tanggal pelaksanaan, event organizer (EO) Gelar Teknologi Tepat Guna XI 2009 (GTTG), terus meningkatkan koordinasi dengan vendor dan instansi terkait. Terutama menjalin relasi dengan vendor–vendor profesional yang bisa menyulap lokasi pameran menjadi lebih menarik. Sehingga bisa menyedot banyak pengunjung atau wisatawan.

Menurut Direktur CV. Bidai lintas Kreasi Deden Chandra, EO GTTG XI 2009, tujuan acara tersebut selain untuk mengekspose teknologi masyarakat yang selama ini belum dikenal luas, juga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik ke Riau. “Acara ini juga untuk meningkatkan perekonomian Riau, melalui pariwisata. Kita ingin menampilkan yang terbaik untuk pengunjung,” ujarnya, Selasa (12/5).

Deden mengungkapkan, saat ini EO bersama panitia daerah terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, TNI, Polri, dan instansi lainnya. Koordinasi itu untuk merperkuat kesiapan penyelenggara iven nasional yang diikuti seluruh Propinsi di Indonesia dan sejumlah departement di pusat.

“Dalam pelaksanaannya kita sebagai EO pemenang tender, juga menjalin konsorsium dengan PT. Tanara Gagas Kreasi. Tanara ini pionir advertising di Pekanbaru yang kini sudah diakuisisi oleh Riau Investment Corporation (RIC), BUMD milik Riau,” paparnya.(amf)

BACA SELENGKAPNYA - GTTG XI 2009, Bantu Tingkatkan Wisatawan

Bank Riau Sediakan KPR Rp250 Miliar

Pekanbaru – RiauPos - Bank Riau semakin fokus membidik sektor properti untuk menggenjot laba. Tak tanggung-tanggung, tahun ini bank daerah kebanggaan masyarakat Riau ini menyediakan Kredit Pemilikan Perumahan (KPR) sebesar Rp250 miliar. Bukan hanya porsi anggaran yang sangat besar, namun untuk menggenjot pemasukan dari kredit rumah, Bank Riau juga memberikan bunga kredit dan lebih rendah dari bank-bank lainnya yang juga melayani KPR. Suku bunga kredit flat hanya 8-8,5 persen pertahun dengan masa kredit maksimal selama 15 tahun.

“Suku bunga berlaku flat dan sangat murah. Makanya kita yakin kredit KPR ini akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Bank Riau,” ujar Kabag Humas Bank Riau, Deni Akbar kepada Riau Pos disela-sela Pameran Property Solution, Selasa (12/5). Menurut Deni, hingga Maret ini, Bank Riau sudah merealisasikan KPR sebanyak Rp158 miliar. Realisasi diperkirakan akan semakin meningkat mulai awal semester kedua tahun ini sehingga target kredit Rp250 miliar bisa tercapai “Makanya sekarang ini sangat gencar, karena kami yakin KPR sangat menjanjikan selain membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah yang mereka impikan,” tambahnya. Diakuinya memang segmen nasabah masih Pegawai Negri Sipil (PNS), namun sekarang ini Bank Riau juga melebar kredit ke karyawan perusahaan dengan menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan pimpinan perusahaan. “Bank Riau juga sudah menjalin kerja sama. Jadi segmen KPR lebih luas, siapa saja berkemungkinan bisa mengajukan kredit ke Bank Riau,”tambahnya.

BACA SELENGKAPNYA - Bank Riau Sediakan KPR Rp250 Miliar

Alokasi Tunjangan Transportasi : 4000 Guru Swasta Desak Pemko

Pekanbaru – RiauPos - SEBANYAK lebih kurang 4.000 orang guru swasta dari 304 sekolah yang tergabung dalam Perhimpunan Guru Swasta Provinsi Riau (PGSPR) mendesak Pemko Pekanbaru untuk kembali mengalokasikan dana tunjangan transportasi guru swasta dalam APBD Perubahan 2009. “Kita sangat berharap, perhatian Pemko jangan hanya terhadap guru PNS saja, tapi beri sedikit perhatian pada guru swasta. Bagaimanapun juga, mereka juga punya andil besar dalam memajukan dunia pendidikan di daerah ini,” jelas Drs. Bastian DT MBA, pendiri sekaligus Sekretaris PGSPR di sela-sela sosialisasi Program Jamsostek pada guru swasta yang tergabung dalam PGSPR Kota Pekanbaru, Kamis (7/5) di Hotel Furaya Pekanbaru. Pada Oktober 2007, Pemko Pekanbaru menurut Bastian pernah mengalokasikan tunjangan transportasi dalam APBD hingga Desember 2008 dalam peraturan Pemko No. 12 tahun 2007 sebesar Rp 15 Miliar. Di mana masing-masing guru SD hingga SMA mendapatkan tunjangan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Ironisnya, sejak 2009 dana ini dihapuskan dengan alasannya tidak boleh dalam peraturan Pemerintah, tapi anehnya guru MDA masih menikmatinya.

Penghapusan yang dilakukan Pemko ini dinilai PGSPR terlalu berlebihan. Seandainya, ada itikad baik memperhatikan sedikit kesejahtraan guru swasta, banyak celah-celah Pemko untuk memasukan alokasi anggaran kesejahtraan guru swasta tersebut dalam APBD, sejauh dana itu nanti bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya. “Kondisi ini makin membuat nasib guru swasta makin terhenyak apalagi kalau apresiasi Pemerintah terhadap mereka makin menurun. Tapi percayalah, kita terus berjuang. Kita berharap Walikota, dan bisa menganggarkannya lagi dalam APBD perubahan 2009 ini,” tambah Bastian. Menyinggung bantuan lain selain tunjangan transportasi? Menurut Bastian tidak ada, selain bergantung pada gaji yang diterima dari tempat mereka mengajar masing-masing. “Gaji guru swasta masih banyak dibawah UMK. Kalaupun sedikit diatas UMK, itu mereka mengajar di sekolah swasta favorit, yang secara pendanaan yayasannya pendidikan itu cukup kuat,” tambahnya. Menyoal apa mungkin memasukan kembali anggaran tunjangan guru dalam APBD Perubahan, terkait dengan adanya larangan dari peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Bastian katakan hal itu bisa saja dilakukan.

“Kabupaten Cirebon saja yang memiliki anggaran APBD sebesar Rp. 800 miliar bisa mengalokasikan dana tersebut, apalagi Pemko Pekanbaru yang memiliki APBD sebesar Rp. 1,2 triliun, masa tidak bisa mengalokasikannya. Tapi kita tetap berjuang. Kita berharap PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) selalu mendukung kita terus, sehingga perjuangan ini dapat dirasakan nantinya,” jelasnya.(yls)

BACA SELENGKAPNYA - Alokasi Tunjangan Transportasi : 4000 Guru Swasta Desak Pemko

ILLEGAL LOGGING : Ribuan Tual Kayu Illegal Raib

Selat Panjang – Riau Pos – TIDAK KURANG dari 1.600 tual kayu balak Tim jenis meranti dan mentangor, yang ditemukan masyarakat Kampung Balak terakit di Sungai Hulu Mahmud, hilang tak berbekas. Kepastian hilangnya ribuan tual kayu hasil praktik illegal logging di hutan Kampung Balak ini, setelah tim Polsek Tebing Tinggi bersama dua pegawai UPTD Perkebunan dan Kehutanan Tebing Tinggi Barat langsung mengecek ke lokasi hari Senin (4/5/09).

Hal ini diungkapkan Kapolres Bengkalis, Drs. Marudut Hutabarat, melalui Kapolsek Tebing Tinggi, AKP. Indra Setiawan, SIK, yang turut didampingi Kanitreskrim Polsek Tebing Tinggi Aiptu. Izhar kepada RiauPos hari Selasa (5/5) di Mapolsek Tebing Tinggi.

“Kayu yang hilang ini bukan kayu BB yang sudah kita sita. Kayu yang hilang ini merupakan kayu temuan masyarakat yang dirakit di Sungai Hulu Mahmud. Sedangkan ribuan tual kayu olahan dalam balak tim yang kita sita kemarin, masih utuh dan akan segera dievakuasi ke Selat Panjang,” ujar Kapolsek.

Menurut Kapolsek, ribuan tual kayu yang hilang ini ditemukan warga bersamaan dengan ribuan tual kayu lainnya yang kemudian disita sebagai barang bukti praktik illegal logging di hutan KAMPUNG BALAK. Menurut laporan masyarakat, ribuan tual kayu jenis meranti ini dirakit di dalam sungai dalam bentuk BALAK TIM. Namun saat dilakukan pengecekan ke lokasi, ribuan tual tersebut sudah raib. Yang tinggal di dalam sungai sekitar empat ikat. Sedangkan sisanya tidak diketahui entah kemana raibnya. Meskipun demikian, kasus ini tetap diusut hingga tuntas. (rus)

BACA SELENGKAPNYA - ILLEGAL LOGGING : Ribuan Tual Kayu Illegal Raib

Halte SAUM Pekanbaru Kacau!!!

Pelaksanaan SAUM (Sarana Angkutan Umum Massal) Kota Pekanbaru akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dengan dana yang telah dihabiskan dalam jumlah besar masih banyak yang meragukan efektifitasnya. Pemerintah Kota Pekanbaru hanya mendapatkan hibah 20 unit bus dan 19 halte saja, sedangkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung didapat dari dana APBD Kota Pekanbaru. Sedangkan Pmerintah Propinsi Riau tidak ada andil sedikitpun untuk memajukan Kota Pekanbaru. SAUM ini dinamai TRANS METRO PEKANBARU.

Berbagai permasalahan :

1. Sampai dengan 31 April 2009, hanya 48 halte saja yang telah selesai dikerjakan dari 56 halte yang harus dibangun. Pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai jadwal oleh CV Cahaya, CV Benggala dan CV Dwi Pertiwi.
2. Sebagaimana rencana awal keberadaan SAUM yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp.10,7 Milyar adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Jangan sampai jutru menambah kemacatan dimasa mendatang karena kurang tepatnya perencanaan yang dilakukan. Tetapi untuk beberapa ruas jalan hal ini sangat diragukan seperti di Jl. Imam Munandar (Harapan Raya) yang memiliki ruas jalan tidak sepadan dengan masuknya bus SAUM.
3. Dana yang digunakan terlalu besar yaitu dari APBD 2009 adalah Rp.10.750.400.000.
4. Tidak adanya anggaran dari pemprov, membuat Dishub Pekanbaru bekerja sendiri. Namun anggaran Pemko Pekanbaru sendiri terbatas. Untungnya ada dana APBN guna pembangunan 19 halte dari 56 halte yang dibutuhkan serta pembangunan marka serta rambu-rambu SAUM. 20 bus SAUM bantuan APBN saat ini seluruhnya sudah berada di Pekanbaru.
5. Teknis bangunan halte yang tidak memikirkan fungsi, terlihat pada gambar di bawah ini dimana jarak pijakan halte terhadap badan bus terlalu jauh sehingga membahayakan pengguna halte/bus.
   
   
   
6. Halte di depan Dang Merdu, misalnya, memiliki jalan masuk ke halte yang begitu curam yang tentunya akan sangat menyusahkan pengguna halte.
7. Bangunan halte yang tidak seragam
8. Pembangunan halte bus telah menghilangkan hak pejalan kaki. Tidak ada pedestrian bagi pejalan kaki, contohnya halte di seberang Kantor Walikota Pekanbaru.
9. Daya tahan jalan dan parit yang tidak diperhatikan, akan cepat hancur dalam beberapa bulan SAUM berjalan.
   

BACA SELENGKAPNYA - Halte SAUM Pekanbaru Kacau!!!

15.000 Ekor Babi Dimusnahkan

Batam – Riau Pos - PEMERINTAH Kota Batam segerah memusnahkan lebih dari 15 ribu ekor babi yang diternak secara liar di sejumlah tempat di Kota Batam. Ini dilakukan untuk menangkal masuknya virus swine influenza ke Batam. “Harus dimusnahkan, tak ada kompromi,“ tegasnya Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Engku Putri. Menurut Wako, Batam bukanlah tempat beternak, melainkan Wilayah industri, jasa, dan pariwisata. Pemerintah, kata Dahlan, tidak mempunyai kebijakan untuk merelokasi hewan ternak. Satu-satunya jalan bagi peternak babi yakni bergabung ke Pulau Bulan.

Wako: Tak Ada Kompromi Bagi Peternak Liar
“Mereka harus bekerja sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Tak boleh ternak liar di Batam,” katanya, menanggapi nasib peternak bila hewan ternaknya dimusnahkan. Kapan pemusnahan dilakukan, Dahlan belum memberi kepastian. Kata dia, semuanya dilakukan secara bertahap. Yang pasti, pemusnahan itu sebagai salah satu dari sekian banyak upaya yang sudah dilakukan Pemko untuk mencegah masuknya virus mematikan tersebut. Usaha lain yang telah dilakukan, lanjut mantan karyawan Otorita Batam ini, memeriksa suhu tubuh setiap pendatang dari luar negri yang akan masuk ke Batam. Yang bersuhu tubuh di atas 38 derajat celcius di rujuk ke RSOB. “Saya dapat kabar saat acara penerbangan Kuala Lumpur Batam kemarin, dirutnya tak ke Batam karena demam. Ia tahu Batam ketat pemeriksaannya,” ujarnya.

Rp1,5 M Biaya pengawasan
Pemerintah Kota belum menyiapkan anggaran dana tanggap flu babi, seperti yang dilakukan saat kasus flu burung merebak. “Kalau emergency betul kita punya dana darurat,” kata Dahlan. Pemerintah, kata dia, tidak menyediakan anggaran untuk penggantian hewan ternak liar yang akan dimusnahkan. “Untuk Flu babi belum diusulkan,” ujar Dahlan. Kadis KP2 Kota Batam Suhartini mengatakan, pemerintah hanya punya dana untuk pengawasan produk peternakan dan kegiatan peternakan. Besarnya, Rp 1,5 miliar. Data dari Dinas KP2, populasi babi 2008 sebanyak 8.093 ekor dan 2009 meningkat menjadi 15.042 ekor. Sementara jumlah peternak 2008 sebanyak 228 kk, memasuki 2009 menjadi 490 kk. Populasi babi terbanyak di Kecamatan Sei. Beduk 5.081 ekor. (why/eca)

BACA SELENGKAPNYA - 15.000 Ekor Babi Dimusnahkan

Pupuk Bersubsidi Perlu Pengawasan

Pekanbaru – AZAM - KETERGANTUNGAN petani di Kabupaten Kampar terhadap pupuk sangat tinggi, justru karenanya peredaran pupuk bersubsidi memerlukan pengawasan. Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi diperlukan untuk membantu para petani dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan maupun upaya untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Demikian diungkapkan Sekda Kab. Kampar Drs. Zulher MS, dalam arahannya pada acara sosialisasi pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2009 dan tahun 2010 tingkat Kabupaten Kampar yang acaranya digelar di Aula Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar di Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Kampar di Bangkinang Rabu (29/4) silam.

Hadir pada acara sosialisasi tersebut Area Manager PT. Pusri PPD Provinsi Riau Syamhudi Rahman, Ketua Forum Distributor Pupuk Riau, H. Marjoni Hendri, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Ir.Wesrizal Effendi, Komisi Peredaran Pupuk (KP3) Kabupaten Kampar yang terdiri dari aparat penegak hukum, Disperindag, Dinas Koperasi dan instansi terkait lainnya, pengecer pupuk se-Kabupaten Kampar, KTNA Kabupaten Kampar dan aparatur pertanian dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Kampar dan undangan lainnya. Zulher juga berharap agar dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar diharapkan agar aparat penegak hukum dan KP3 melakukan pengawasan ketat, dan bila perlu bersama tim lakukan uji petik di beberapa kecamatan sehingga pupuk bersubsidi tersebut dapat dinikmati masyarakat dan kaum tani yang memang layak menerimanya. Disisi lain diharapkan ke depan agar quota pupuk untuk Kabupaten Kampar dapat ditingkatkan tidak hanya untuk tanaman pangan, tapi juga untuk tanaman perkebunan, ujarnya.

Sementara Area Manager PT. Pusri PPD Provinsi Riau, Syamhudi Rahman pada acara tersebut memaparkan perencanaan dan distribusi pupuk bersubsidi yang intinya menyampaikan bahwa dasar utama distribusi pupuk bersubsidi adalah adanya SK Bupati, dan sebelumnya para petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan diketahui penyuluhan pertanian setempat, Kepala Desa dan kepala Cabang Dinas Pertanian setempat. Secara prinsip pihak PT. Pusri tidak menyalurkan pupuk tanpa adanya SK Bupati tentang kebutuhan pupuk dalam suatu wilayah kabupaten, ujarnya.

Sedangkan Ketua Forum Distributor Pupuk Riau, H.Marjoni Hendri usai acara sosialisasi ketika ditemui mengungkapkan bahwa sebaiknya pihak Pemda Kampar membantu para pengecer dan penyalur pupuk dalam hal membantu biaya ongkos bongkar muat dan biaya angkat pupuk sehingga harga pupuk sampai ketangan petani sesuai dengan harga Eceran Tertinggi (HET).

BACA SELENGKAPNYA - Pupuk Bersubsidi Perlu Pengawasan

Mutasi Kajari Bengkalis, Menghilangkan Jejak Kasus Korupsi

Pekanbaru, Fakta Post – WAJAH yang cukup ceria, dan tidak ada hentinya tertawa sejak pukul 08.00 s/d pukul 13.00 WIB terlihat di wajah mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkalis, Ersiwu Zaimaru, SH, MH ketika dirinya dilantik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Riau, Soroso, SH sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara, Andi Muh. Hamka, SH menggantikan, Ersiwu Zaimaru.

Padahal, kasus korupsi yang tak pernah tersentuh oleh hukum di Riau ini adalah salah satu kasus korupsi terbesar di daerah Kabupaten Bengkalis. Seperti dugaan korupsi pada proyek pengadaan Mesin Genset sebesar Rp58 miliar, kasus korupsi pada proyek pengadaan Kapal Laksamana 01, kasus korupsi pada proyek pembangunan pelebaran pelabuhan Sri Laksamana Bengkalis, kasus korupsi pada proyek pengerukan pelabuhan pelayaran Masyarakat di Selat Baru, kasus korupsi bantuan penunjang Otonomi Desa. Kasus korupsi pada proyek pembangunan Mess Pemkab Bengkalis di Jakarta yang melibatkan Sekdakab Bengkalis, Sulaiman Zakaria, kasus korupsi pada proyek pembangunan perumahan Anggota DPRD dan PNS Bengkalis di Sei. Alam yang melibatkan Ketua DPRD Bengkalis, Riza Pahlevi, kasus korupsi bantuan Pemkab Bengkalis melalui dana APBD di beberapa Mesjid, kasus korupsi pada perambahan Hutan Kawasan Lindung di Rupat dan Rupat Utara, dan lain sebagainya. Seharusnya Kejati Riau, Suroso mem-folow up seluruh kasus korupsi yang terjadi di Bengkalis sebelum memutasi Kajari Bengkalis, Ersiwu Zaimaru. Seperti kasus korupsi pada pengadaan Mesin Genset yang hanya melibatkan sebatas Pimpro. Seharusnya mencari dalang utama pada kasus tersebut. Demikian juga halnya dengan kasus korupsi pada proyek pengadaan Kapal Ferry Laksamana 01 milik Pemkab Bengkalis.

Dalam kasus tersebut, Di rektur BUMD Bengkalis, Buchari sudah berstatus sebagai tersangka, namun sampai saat ini tidak ada penangkapan oleh Kajari Bengkalis. Kasus korupsi pada proyek pelebaran pelabuhan Sri Laksamana Bengkalis, Atan selaku kontraktor telah ditangkap namun sampai saat ini tidak ada putusan dari Kejari Bengkalis. Padahal, penangkapan Atan, Kajari Bengkalis telah koordinasi sebelumnya dengan Kejati Riau melalui mantan Asisten Intelijen Kejati Riau, Ilman A Rachman, SH. Semua kasus-kasus korupsi yang tersebut ini, merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan Aktifis LSM ternama di Bengkalis yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL) Kabupaten Bengkalis yang di ketuai Solihin. Kasus korupsi yang dimaksud, telah dilaporkan LSM IPMPL ke Kajati Bengkalis, ke Kajati Riau, ke Kapolda Riau, ke BPK-RI Pekanbaru dan ke BPKP Riau.

Namun tidak ada satu pun upaya hukum yang dilakukan pihak penegak hukum di Riau ini. Karena itu, LSM IPMPL membuat laporan khusus ke pusat yaitu ke KPK-RI dan bahkan sampai ke Presiden-RI. Ketua Umum DPP LSM-IPMPL Bengkalis, Solihin ketika dihubungi SKU-Fakta Post (FP), Kamis (30/04/09) mengatakan, seluruh kasus yang telah dilaporkan akan tetap dikejarnya hingga ke Pusat. “Kita tetap mengejar kemana kasus itu pergi. Sekalipun Kajari Bengkalis dipindahkan, tidak tertutup kemungkinan bahkan dipanggil kembali untuk mempertanggung jawabkan kinerja yang ditinggalkanya begitu saja. Karena yang kita perbuat ini merupakan kepentingan masyarakat yang tertindas,” kata Solihin.

Sementara Kajari Bengkalis yang baru, Andi Muh. Hamka,SH yang dikonfirmasi media ini usai menjalani pelantikannya terkait beberapa jumlah kasus korupsi yang tidak dapat diselesaikan mantan Kajari Bengkalis, Ersiwu Zaimaru, Rabu (30/04) mengatakan kalau dirinya belum bisa memberikan tanggapan, karena harus melakukan koordinasi lebih dulu dengan mantan Kajari lama.” Nantilah, saya tidak bisa memberikan tanggapan, karena saya baru duduk,” kata Andi. ErsiwuZaimaru, adalah mantan Kajari Bengkalis sempat gemetar ketika menyalami wartawan media ini. Ketika ditanya, bagai mana dengan sejumlah kasus korupsi yang sudah ditangani selama menjabat sebagai Kajari Bengkalis dan ditinggalkan begitu saja? Ersiwu hanya bisa berkata No Comment. ”Saya No Commentlah, tapi saya harap, Anda tidak lagi memberitakan saya di media tentang kasus-kasus korupsi di Bengkalis yang saya tangani selama ini,” kata Ersiwu Zaimaru.

Selain pelantikan dan serah terima jabatan Kajari Bengkalis, Kajati Riau juga melakukan penggantian terhadap Kajari Pangkalan Kerici, Normal. Kajari Pangkalan Kerinci sendiri di pindahkan ke Samarinda. Dalam pelantikan itu, seluruh Kepala Kejaksaan Negri di Riau turut hadir. Sepertinya, pemindahan Kajari Pangkalan Kerinci ini, sedikit ada yang aneh. Pasalnya, ketika mantan Kajari Pkl Kerinci diminta untuk menyumbangkan sebuah lagu, ternyata mantan Kajari itu lebih memilih lagu ”aku tak sanggup lagi menerima derita ini”. Usai Normal menyanyikan lagu itu, tanpa dipanggil Kajati Riau Suroso langsung berdiri tegap dan segera menuju pentas dan meminta musik mengiringi lagunya. Kajati Riau sendiri menyanyikan lagu ”Itulah kenangan yang terakhir bagimu”.

BACA SELENGKAPNYA - Mutasi Kajari Bengkalis, Menghilangkan Jejak Kasus Korupsi

Dukung Kawasan Ekowisata Mempura : Pemprov Riau Anggarkan Rp 1 Miliar

Siak, Fakta Post – Keinginan Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengembangkan objek wisata baru nampaknya didukung oleh Pemerintah Propinsi Riau dan tahun ini sudah dianggarkan melalui APBD Riau sebesar 1 miliar untuk pembangunan aula serba guna. Pada tahun ini pembangunannya akan direalisasikan dan dari Pemkab Siak akan mencari lahan yang sesuai untuk lokasi pembangunan gedung serbaguna tersebut.

KAWASAN Ekowisata Mempura (KEM) merupakan kawasan perkampungan yang akan dijadikan objek Wisata alam yang didukung oleh kemampuan masyarakatnya berpartisipasi lansung mengembangkan kawasan ini. Makanya jika ada gedung serba guna, maka seluruh kegiatan seni akan dipusatkan di KEM, sehingga masyarakat luas mengetahui keberadaan KEM yang sudah dikembangkan dalam beberapa bulan ini. “Alhamdulillah ada bantuan dari Provinsi untuk membangun gedung serbaguna guna kegiatan kesenian maupun kegiatan lain. Jika gedung serbaguna dapat segera dibangun, maka seluruh kegiatan Pemkab Siak akan dipusatkan disana,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Drs. H. Wan Bukhari, pekan lalu di Siak.

Menurut Wan Bukhari, konsep Kawasan Ekowisata Mempura ini akan tetap memelihara dan menjaga serta menyempurnakan alam semula jadi, sehingga nanti bisa memberikan konstribusi perkembangan Wisata daerah, dan satu objek wisata unggulan baru disamping objek wisata yang ada. Karena objek wisata Istana Siak saat ini tidak bisa diapa-apakan lagi karena orang yang berkunjung kesana tidaklah banyak.

BACA SELENGKAPNYA - Dukung Kawasan Ekowisata Mempura : Pemprov Riau Anggarkan Rp 1 Miliar

Pekanbaru Banjir, Wako Didemo

Pekanbaru – RiauPos - HUJAN lebat yang melanda Kota Pekanbaru, Kamis (31/4) lalu memberi dampak cukup besar. Beberapa ruas jalan, perumahan warga tergenang air cukup tinggi. Menyikapi masalah banjir tersebut, sekitar 20-an pendemo yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Melayu Riau (DPP-GEMPUR) mendatangi Kantor Walikota Pekanbaru, Jumat (1/5) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menyampaikan aspirasi soal banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru belakangan ini.

Kedatangan pendemo tersebut ditemui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Drs. Indra Kusuma sedangkan Walikota Pekanbaru Drs. H. Herman Abdullah, MM pada waktu yang sama sedang melaksanakan kegiatan peresmian Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Andini jalan Tuanku Tambusai. Pendemo memaksa untuk tetap bertemu Wako, namun karena tidak ada, pendemo mengancam akan turun lagi melakukan aksi yang sama dengan jumlah masa lebih besar, jika tuntutan mereka tidak diindahkan.

Dalam aksi tersebut, Gempur mendesak Pemko supaya mengimbangi antara pembangunan fisik seperti gedung, toko dan fasilitas lainnya dengan pembangunan dibidang pengendalian dampak lingkungan. “Walikota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum harus secepatnya membangun drainase yang layak, karena setiap kali curah hujan tinggi, maka banyak rumah Warga yang terendam air, jalan protokol terendam, akibat dibeberapa ruas jalan terjadi kemacetan,” ujar koordinator lapangan (Korlap) Ahmad Iqbal dalam orasinya.

Selanjutnya dia juga mendesak agar Walikota Pekanbaru harus melakukan program alternatif dan preventif dalam mengatasi banjir yang mengakibatkan terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol. Pendemo yang mengaku mengatasnamakan masyarakat Kota Pekanbaru itu juga menyatakan apabila dalam waktu dekat ini tidak ada langkah kongkret yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam mengatasi banjir, maka mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi. “Kalau Wako tidak mau turun lansung melihat lokasi banjir di kecamatan besok (hari ini, red) maka kami akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujar Ahmad Iqbal kepada Indra Kusuma.

Kasatpol Pamong Praja sebelumnya meminta perwakilan massa untuk bertemu di ruangan membicarakan tuntutan mereka tersebut. Namun, massa enggan memenuhi permintaan Kasatpol PP tersebut, sebab keinginan mereka hanyalah ingin bertemu Walikota. Mendengar tuntutan tersebut, Indra Kusuma menyatakan hanya bisa menerima pernyataan pendemo saja, sedangkan keputusan tetap ditangan Kepala Daerah. “Turun atau tidak Pak Walikota besok, itu keputusan beliau selaku kepala daerah. Saya akan menyampaikan hal itu,” ujar Indra.

Wako: Banjir itu alam.
Walikota Pekanbaru Drs. H. Herman Abdullah, MM ditempat terpisah dikonfirmasi terkait hal ini menyayangkan kenapa banjir yang terjadi bisa sampai terjadi aksi demonstrasi. Banjir yang terjadi, kata dia, disebabkan oleh alam, hujan yang sangat deras. Ia dijadwalkan hari ini, sabtu (2/5) memimpin upacara. “Banjir itu alam yang buat. Mau demo, ngapain? Banjir karena hujan mana bisa dilarang. Kita harus intropeksi jugalah kenapa banjir ini bisa terjadi. Mengenai banjir yang terjadi kemarin, saya memang sudah menjadwalkan menggelar rapat khusus membahas hal itu,“ tutur Herman Abdullah.

BACA SELENGKAPNYA - Pekanbaru Banjir, Wako Didemo

Warga Sandra Alat Isap dan Pompong Pengusaha Galian Pasir Gerus Pinggiran Sungai

Pekanbaru – Riau Pos - Masyarakat Dusun Prambahan, Desa Koto Perambahan, menyandra dua mesin isap berserta pompong milik H. Bustami dan Syafii, pengusaha galian C ditengah tepian Sungai Kampar, Ahad (26/4). Pasalnya, mereka gerah, karena usaha galian pasir tersebut telah menggerus pinggiran sungai dan merusak lahan warga. Saat itu, dua mesin pompong ini sedang mengisap pasir dan kerikil di tebing Sungai Kampar. Masyarakat yang terdiri dari pemuda dusun itu turun dan berenang ke sungai menghampiri mesin beramai-ramai. Melihat kondisi ini, pekerja yang berada di atas pompong ketakutan dan lansung terjun menyelamatkan diri ke seberang lainya di Desa Kuapan, dan meninggalkan dan mesin yang sedang bekerja. Akhirnya dua pompong berikut mesinnya di tarik ke tepian sungai.

Setelah dua jam disandera, pemilik mesin H. Bustami dan Safi’i datang ke dusun tersebut, disambut oleh Kepala Desa Koto Perambahan Burhann dan kepala dusun serta ketua pemuda. Bustami datang bersama Babinsa dan Kepala Desa Kuapan. Dalam perundingan yang dilaksanakan di musalla Dusun Perambahan tersebut terungkap bahwa masyarakat sangat kesal dengan ulah pengusaha galian C ini. Pasalnya, pekerjaan mereka yang sudah berlangsung bertahun-tahun sudah merusak tebing sungai. Akibatnya, sekitar 300 meter tebing di sungai sepanjang dusun tergerus dan longsor, oleh mesin isap yang tidak hanya mengisap di tengah sungai, namun juga di tebing sungai.

“Mesin ini sering mengisap kerikildan pasir di tebing sungai sehinggah banyak kebun masyarakat yang terganggu,” ujar salah seorang warga. Selain itu, ketua juga mempertanyakan izin Perusahaan H. Bustami yang tidak ada galian C. Apalagi masyarakat sudah sering mengeluhkan pekerjaan tersebut, karena merusak kebun masyarakat. “Selain itu, pihak desa juga sudah mengingatkan agar pekerjaan ini jangan dilakukan lagi untuk lingkungan dan masyarakat. Memang ada yang mengaku tanahnya dibayar per hari oleh pengusaha itu, namun lebih banyak yang tidak dibayar daripada yang dibayar,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Bustami menjawab segala tuduhan masyarakat dengan tenang. Menurutnya, ia sudah membayar kepada masyarakat di tebing sungai per hari. Dan soal izin, dia mengaku sudah mendapat izin dan rekomendasi dari Bupati Kampar. “Saya suda dua kali bertemu dengan Bupati dan kata Bupati asal masyarakat setuju tidak perlu pakai izin segala”, ujarnya.

Perundingan ini memanas karena pengusaha dan masyarakat sama-sama ngotot, bahkan hingga sore. Kepala Desa Koto Perambahan Burhan kepada Riau Pos menyatakan, kejadian ini sudah sangat lama dan keluhan masyarakat ini juga sudah sangat lama. Bahkan untuk mengantisipasi kondisi ini, pihak desa sudah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1/2001 tentang larangan melakukan penambangan di sepanjang tebing sungai, untuk menghindari rusaknya sungai dan kebun masyarakat. “Namun ya begini ini, mereka tetap melakukannya”, ujarnya.

BACA SELENGKAPNYA - Warga Sandra Alat Isap dan Pompong Pengusaha Galian Pasir Gerus Pinggiran Sungai

Jatah Pekanbaru Berkurang Rp 71 M : DBH Migas Akibat Penurunan Harga Minyak Dunia.

PEKANBARU, TRIBUN – Sepertinya, Pemko Pekanbaru harus bersiap–siap mengurangi bahkan menunda sejumlah kegiatan yang telah dialokasikan pada APBD Kota Pekanbaru 2009. Pasalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kota Pekanbaru tahun ini turun hingga Rp 71 Miliar, atau hanya menjadi Rp 243 miliar saja. Sedangkan realisasi DBH Tahun 2008 lalu mencapai Rp 314 miliar. Penurunan DBH tersebut tercantum dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 17 tahun 2009, tentang penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam minyak Bumi dan Gas Bumi untuk tahun anggaran 2009.

Menurut Kadispenda Kota Pekanbaru, H Syofian, penyebab adanya penurunan alokasi dana tersebut, Karena harga BBM yang turun dipasaran dunia internasional. Awalnya harga BBM ini diasumsikan sekitar US$ 80 per barel, ternyata turun menjadi US$ 45 per barel. “Dengan adanya penurunan ini, mau tidak mau dalam perubahan anggaran nanti terpaksa ada beberapa anggaranyang kita kurangi. Karena ini jelas berpengaruh. Dinas-dinas harus siap-siap berhemat. Mungkin saja belanja rutinnya kita kurangi dan sebagainya,” ujar Syofian kepada wartawan diruang kerjanya, senin (27/4). Penurunan alokasi DBH Migas tidak hanya dialami Kota Pekanbaru saja, tapi juga dialami hampir semua Kota dan Kabupaten di Riau dan Propinsi lain penghasil Migas di tanah air.

BACA SELENGKAPNYA - Jatah Pekanbaru Berkurang Rp 71 M : DBH Migas Akibat Penurunan Harga Minyak Dunia.

PEMPROV KEMBALI TERIMA CPNS : TAMATAN SMA

PEKANBARU (RiauPos) Selain tenaga honorer dan pelamar umum, ke depan penerimaan CPNS untuk tamatan SMA sederajat juga diberi peluang yang sama dengan tamatan S1 dan D3. Hanya saja, untuk formasinya belum bisa dipastikan jumlanya. Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Zaini Ismail, Kepada Wartawan, Kamis (30/4), di Kantor Gubernur Riau. “Kita tinggal menunggu saja keputusan dari BKN RI, tentang formasi yang diusulkan. Berkemungkinan besar September mendatang baru bisa dilaksanakan penerimaan CPNS baru,” ujarnya.

Terkait dengan permintaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang tidak melaksanakan penerimaan CPNS tahun 2008, Zaini Ismail berharap tahun 2009 bisa dilaksanakan Pemkab Rohil. “BKD Riau akan memperjuangkan keinginan Pemkab Rohil menerima CPNS dari tamatan SMA. Laporanya kepada BKN juga sudah kita ajukan,” ujarnya. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Riau, tambahnya, mengusulkan penerimaan CPNS baru tahun 2009 sebanyak 400 orang. Pengusulan tenaga pegawai tersebut sudah diajukan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI. Formasi penerimaan CPNS tahun 2009 yang bakal direkrut adalah tenaga teknis, tenaga kesehatan dan guru.

“BKD Riau sudah mengusulkan formasi penerimaan CPNS untuk lingkungan Pemrov Riau kepada BKN RI. Formasi yang kita ajukan jumlahnya mencapai 400 tenaga CPNS baru. Jumlah itu diluar honorer,” ungkap Zaini Ismail. Khusus, tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS tahun 2009 ada seleksi administrasinya juga. Jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS tahun ini, tambah Zaini, berkisar ratusan orang.

BACA SELENGKAPNYA - PEMPROV KEMBALI TERIMA CPNS : TAMATAN SMA

Manohara Odelia Pinot

Riaupos - LUPAKAN sejenak pergulatan politik di tanah air. Empat purnama tahun berjalan sel-sel otak di kepala kita penuh sesak sarat muatan politik mulai dari menu politik bergizi sampai menu politik sampah, yang memilukan dan melakukan campur aduk seperti capcay. Beritanya itu ke itu, itu ke itu, capek deh.. Mari kita intip sejenak bilik model muda kita nan cantik jelita, si bohai Manohara (17 tahun), yang diberitakan media di Jakarta diculik oleh suaminya sendiri Tengku Muhammad Fakhry, putra Raja Kelantan Malaysia. Ada kesan masalah laki–bini ini diseret ke wilayah sulit, menjadi urusan G to G (Government to Government–urusan antar Pemerintah kedua Negara). Demikian seriuskah?

Berita penculikan versi Jakarta ini ditangkis oleh media Malaysia dengan menyiarkan foto-foto Manohara bersama suaminya yang terlihat bahagia, berikut agenda kegiatan Manohara di Kelantan. Versi mana yang benar? Kita belum tahu. Propaganda kontra propaganda melalui media telah terjadi. Manohara Odelia adalah sebuah nama yang rada aneh di telinga Melayu, ditambah lagi dengan family name Pinot. Dari mana datangnya putri kayangan ini? Melihat fotonya, amboi, tengku mana yang tak terpaut, sultan mana yang tak jatuh hati. Barangkali Datuk K juga akan ikut berburu seandainya belum diikat cincin perkawinan oleh Siti Nurhaliza. Pria yang beruntung memperistrikanya adalah Tengku Muhammad Fakhry, seorang pangeran di Kelantan. Tapi pengantin remaja ini diterpa badai sebagaimana diberitakan di media masa. Benarkah?

Saya teringat legenda Kuda Troya. Sebuah legenda yang berasal dari kisah nyata Perang Troya (Trojan War) pada tahun 1250 sebelum Masehi. Bermula ketika Putra Mahkota Kerajaan Troya jatuh cinta berat kepada Helen. Sayangnya Helen adalah istri Menelaus, penguasa dari kota Sparta, Yunani. Singkat cerita, Helen yang cantik jelita itu, berhasil dilarikan oleh sang Putra Mahkota ke Troya. Petinggi-petinggi Kerajaan Yunani marah besar dan bersumpah menuntut balas. Maka perang pun tak terhindarkan.

Bala tentara Yunani dikerahkan untuk menyerbu Troya, tetapi mereka gagal memasuki kota. Troya terkepung selama 10 tahun. Ketika hampir putus asa, tentara Yunani menemukan sebuah taktik. Mereka berpura-pura mundur menjauhi Troya dengan meninggalkan sebuah patung kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Dalam perut kuda sudah bersembunyi sejumlah serdadu Yunani.

Melihat pasukan Yunani mundur, tanpa perasaan curiga, kuda kayu diangkut oleh orang-orang Troya ke dalam kota. Pada malam yang kelam ketika seluruh serdadu dan warga Troya terlelap dalam mimpi, keluarlah serdadu-serdadu Yunani dari dalam perut kuda, mereka membuka gerbang kota sehingga serdadu-serdadu Yunani dalam jumlah besar, yang tadinya pura-pura mundur, leluasa masuk kota. Mudah diduga,Troya menjadi lautan api dan takluk. Si cantik Helen, berhasil direbut kembali.

Manohara bukan Helen. Jakarta tak perlu membuat kuda Troya. Harree gene? Kita tak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Benarkah ada masalah? Mereka tidak kawin paksa seperti zaman Siti Nurbaya. Putra-putra Kerajaan di zaman modern ini umumnya berpendidikan tinggi. Tentu mereka mengapresiasi etika sopan santun dengan baik.

Pesan yang dapat dicermati adalah, kenapa demikian mudahnya beberapa peristiwa kecil menyulut emosi media di kedua negri serumpun? Kunjungan Perdana Mentri Malaysia yang baru, Najib Tun Razak ke Jakarta beberapa hari yang lalu, jelas membawa pesan persaudaraan. Mari bersama kita bangun rasa saling hormat-menghormati. Sampai dunia kiamat pun kita tetap dua Negri yang berjiran. Mau lari kemana?**

BACA SELENGKAPNYA - Manohara Odelia Pinot