Taksi Permalukan Wajah Pekanbaru : Peserta Apeksi Mengeluh ke Walikota

PEKANBARU, RIAU POS (RP) – Kota Pekanbaru boleh saja dipuji-puji soal kebersihan, pelayanan publik dan ketertiban lalu lintas dengan begitu banyak meraih penghargaan tingkat nasional. Satu hal yang mempermalukan Pekanbaru adalah masalah taksi.

Begitu jeleknya pelayanan taksi di Pekanbaru, sampai-sampai Walikota Pekanbaru Drs Herman Abdullah harus rela menampung semua keluhan dari Walikota se-Indonesia yang menghadiri Rakornas Apeksi beberapa lalu.

“Masa iya, belum berjalan taksi, supir sudah minta uang Rp 50 ribu ke penumpang,” ujar Walikota Pekanbaru H Herman Abdullah MM meniru keluhan Walikota se-Indonesia yang disampaikan kepadanya.

Oleh sebab itu, ia berharap pelayanan taksi di Pekanbaru harus terus diperbaiki. Paling tidak harus ada upaya dari Dishub untuk melakukan koordinasi kembali dengan pengusaha taksi. Terutama penetapan masalah argo.

“Malu kita, ribuan pujian yang dapat tapi sayang satu yang buruk masalah taksi kita, jadi ini harus dicermati kita bersama. Nanti orang tak mau datang karena gara-gara taksi tentu tak bagus,” jelas Herman Abdullah didepan seluruh unsur muspida yang hadir saat rapat muspida, Kamis (2/7) di Kantor Pengadilan Negri Jalan Teratai. Menyikapi hal itu, Kadishubkominfo Drs Pria Budi menegaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pengusaha taksi, sebelum kedatangan tamu Apeksi saat itu. Namun kenyataannya banyak yang membandel. Oleh sebab itu dirinya segera kembali memanggil pihak pengusaha taksi, terutama membicarakan masalah argo.

“Kita akan panggil dan membuat perjanjian dan pengecekan kembali taksi yang diberikan izin operasi. Jika tak ada argo dan tak ditera ulang takkan kita berikan izin dan dihentikan operasinya” kata Drs Pria Budi.

Bahkan dirinya juga berupaya akan mendatangkan taksi yang akan memberikan saingan kepada taksi yang ada terutama masalah pelayanan. “Kita akan berupaya kepada pihak pengusaha taksi Blue Bird ke Pekanbaru. Paling tidak 10 unit, sehingga ada persaingan, maka taksi yang ada bisa tersaingi masalah pelayanan,” tegasnya.

Ditanya apakah ada jaminan ketegasan yang akan dilakukan Dishub Komimfo, dengan tegas Pria Budi mengatakan, percayalah penerapan atau kebijakan penarikan izin operasional akan dilakukan. “Kita tunggu laporan dari masyarakat tentang keluhan harga taksi, akan kita tindak lanjuti langsung,” ucapnya.

BACA SELENGKAPNYA - Taksi Permalukan Wajah Pekanbaru : Peserta Apeksi Mengeluh ke Walikota

Rentak Gendang Negri Serumpun I, 2009 Disambut Antusias Warga Pekanbaru

Pekanbaru, FP - TRUK panjang (Trailler) yang tidak biasanya lewat dijalan protokol kota Pekanbaru, sekali ini bisa. Truk yang dihias rapi itu secara konvoi berjalan dalam Kota Pekanbaru seperti jalan Sutomo, Setia Budi dan sepanjang jalan Sudirman.

Konvoi truk yang bertuliskan Rentak Gendang Negri Serumpun I 2009 itu berisi pria dan wanita yang mengenakan pakaian budaya daerah masing-masing. Sepanjang perjalanan, masing-masing peserta yang berada diatas truk menampilkan tarian budaya daerah masing-masing, sesekali melambaikan tangan menyapa warga yang memadati pinggir jalan.

Kegiatan ini ditaja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bertempat di hotel Pangeran, Pekanbaru. Rakernas Apeksi ke VI ini dihadiri oleh Mentri Dalam Negri Republik Indonesia, Mardiyanto, 60 Walikota serta 14 Wakil Walikota serta sekda.

Dalam kata sambutan Mendagri, Mardiyanto yang memuji Kota Pekanbaru dengan kata ”Luar Biasa!”, ada yang lebih luar biasa dari pujian Mendagri, yaitu Pemko Pekanbaru berhasil menarik perhatian seluruh Walikota se-Indonesia untuk hadir di Kota Pekanbaru yang sedang merayakan ulang tahun (HUT-red) Ke-225. Selain menghadirkan Mendagri serta para Walikota, Pemko Pekanbaru menyegarkan warga dengan konvoi tarian budaya diatas truk yang disambut antusias oleh warga Kota Pekanbaru.

BACA SELENGKAPNYA - Rentak Gendang Negri Serumpun I, 2009 Disambut Antusias Warga Pekanbaru

Alam Mayang Riuh dan Meriah : Wako Jamu 83 Wali Kota

PEKANBARU, RIAU POS. – KEDATANGAN tamu istimewa 83 Wali Kota se-Indonesia benar-benar diberi kejutan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Puluhan walikota yang tiba di Pekanbaru disuguhkan dengan jamuan makan malam hiburan khas daerah Pekanbaru dan Riau umumnya.

Jamuan yang diberi nama welcome Party Apeksi, Kamis (25/6) malam kemaren benar-benar luar biasa. Taman Wisata Alam Mayang yang biasanya ramai pada siang hari benar-benar disulap menjadi taman yang riuh pada malam hari. Sepanjang jalan masuk ke lokasi Party disemarakan dengan gantungan lampu colok dan pohon-pohon kayu yang ada di dalam taman wisata kebanggaan Pekanbaru itu dihiasi dengan lampu yang bergemerlapan.

Pada malam Welcome Party yang dihadiri langsung Wakil Gubernur Riau dan seluruh walikota ini benar-benar memadati tenda yang telah disediakan panitia lokal. Malam ramah tamah yang disuguhkan berbagai kesenian, terutama pertunjukan Songket Riau dan Batik Riau ini kemarin juga diselingi dengan nyanyian lagu daerah Riau dan beberapa daerah di Indonesia.

Setelah tari persembahan dilaksanakan, seluruh tamu terutama 83 walikota bersama istrinya dipersilakan untuk mengecapi berbagai hidangan khas Riau. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan tradisi melayu. “setiap tamu yang datang harus dihormati dan dijamu dengan baik,” kata Mambang Mit kepada ratusan tamu yang hadir pada malam Party itu.

Walikota Pekanbaru, Drs H. Herman Abdullah MM sambutannya dalam acara ini, merupakan kegiatan ramah tamah. “Saya berharap para walikota betah di Pekanbaru,” ungkap Herman Abdullah.

Ia juga menyampaikan, Rakernas yang diadakan di Pekanbaru ini bukan saja membahas perkembangan kota dari masing-masing. Akan tetapi juga membahas kebijakan pusat terhadap daerah. “Nanti inilah pembahasan yang akan kita lakukan saat Rakernas besok (26/6/09),” ujarnya.

BACA SELENGKAPNYA - Alam Mayang Riuh dan Meriah : Wako Jamu 83 Wali Kota

Diusulkan 3 Calon Sekda Kota Pekanbaru

PEKANBARU, GENTA, - PEMKO Pekanbaru telah mengajukan tiga nama calon Sekdako untuk diproses Pemprov Riau. Dijadwalkan ketiga kandidat tersebut akan menjalani uji kepatutan atau fit and proper test pekan ini.

“Kita sudah menerima usulan tiga nama calon sekdako Pekanbaru dan sekarang sedang dilakukan proses,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Zaini Ismail di Pekanbaru, Kamis (18/6) seperti dilansir riauterkini.com.

Dijelaskan Zaini ketiga nama usulan calon setdako Pekanbaru tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pekanbaru, Yuzamri Yakub, Kepala Bappeda Pekanbaru Yusman Amin, dan Plt Setko Pekanbaru Zulikifli.

Menurut Zaini, seharusnya awal Juni sudah dilakukan fit-and-proper-test. Dikarenakan, banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta kesibukan pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan fit and proper test barulah bisa dilakukan bulan depan. “Persyaratan administrasi dan kepangkatan tiga nama calon kuat sekko Pekanbaru sudah kita terima. Hanya tinggal melakukan fit and proper test saja. BKD yang akan melakukannya,” paparnya.

Zaini menyebut Pemprov hanya sebagai perpanjangtangan saja dalam melakukan penilaian pengajuan calon sekretaris Kabupaten/Kota. Nantinya Mendagri juga yang menetapkan.*

BACA SELENGKAPNYA - Diusulkan 3 Calon Sekda Kota Pekanbaru

Wako Akui Berbagai Kekurangan Pemko : Seperti Buruknya Pelayanan KTP dan KK

PEKANBARU,GENTA.-SEMPENA Hari Jadi Kota ke-225, Walikota H Herman Abdullah mengakui masih banyak yang belum tercapai dan jadi kekurangan Pemko Pekanbaru. Selain masalah kemiskinan dan tenaga kerja, juga buruknya pelayanan pembuatan KTP dan KK warga. “Masih ada yang belum tercapai, kekurangan kita. Misalkan saja kemiskinan, meningkatkan jumlah pencari kerja hingga pelayanan kepada masyarakat yang masih sangat kurang,” ujar Herman, yang dikutip Riauterkini.com, usai jadi inspektur upacara pada apel menyambut Hari Jadi Pekanbaru di halaman Kantor Walikota, Senin (22/6).

Menurut Walikota. Pelayanan yang diinginkan masyarakat, yakni mudah, murah dan cepat sesuai dengan Perda yang berlaku. Namun masyarakat sampai saat ini belum merasakannya. “Misalkan saja pelayanan KTP dan KK. Waktu pengurusan sekian hari, malah jadi sekian puluh hari. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama,” ujarnya. Ia berharap, jajaran yang berhubungan dengan pengurusan KTP dan KK bisa mencari cara bagaimana mempercepat pengurusan KTP. Memang ada peraturan yang membatasi, tapi harus diakali sepanjang tidak melanggar aturan yang ada.

Tidak hanya pelayanan yang masih kurang, kedisiplinan PNS juga masih tidak sesuai. Bekerja hanya saat perlu membuat absensi, yakni pukul 7 pagi, pukul 12 siang dan pukul 4 sore. “Seharusnya PNS berfikir, mereka bekerja dengan gaji yang berasal dari uang rakyat. Jadi melayani masyarakat merupakan amanah. Jika kita senang melayani masyarakat, masyarakat juga akan senang,” ungkap Herman.

Segala kekurangan tersebut, lanjutnya, akan diperbaiki. Apa-apa yang belum dicapai, akan berusaha dicapai. Termasuk mencapai perekonomian yang lebih baik sesuai tema hari jadi menyemarakkan produksi dalam negeri terutama sektor riil.

BACA SELENGKAPNYA - Wako Akui Berbagai Kekurangan Pemko : Seperti Buruknya Pelayanan KTP dan KK

Pedagang Jagung ke Kantor Walikota Pekanbaru : Protes Tindakan Satpol PP

PEKANBARU-RIAU POS, PULUHAN masyarakat mengatasnamakan Syarikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) pukul 10.00 WIB, Senin (8/6) mendatangi Kantor Walikota Pekanbaru. Kedatangan mereka ini tindak lanjut dari sikap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) pada 5 Juni lalu. Orasi yang dilakukan Joy Tampubolon bersama Igun mengungkapkan, tindakan Satpol PP sangat brutal dan tak bisa ditoleransi lagi. Bahkan dalam pernyataan sikap masyarakat SRMI menyampaikan apa saja sikap satpol PP.

Aksi lebih dari 20 orang masyarakat itu kemarin lansung diterima Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, Drs Indra Kusuma. Bahkan dirinya menerima beberapa perwakilan massa yang hadir saat itu dan membuat pernyataan sikap bersama terkait beberapa tindakan yang seharusnya dilakukan Satpol PP dan juga para pedagang jagung Purna MTQ tersebut.

“Kita tak mau ada tindakan semena-mena dari Satpol PP karena ini masyarakat miskin dan pedagang kecil dan harus dibela,” kata Igun dalam orasinya kemarin. Dalam aksi itu kemarin para pendemo sempat dilarang masuk ke halaman Kantor Walikota dan sempat terjadi cekcok dengan Satpol PP. Kemudian setelah terjadi cekcok beberapa saat baru pengunjuk rasa dibenarkan masuk.

Indra Kusuma yang menerima pengunjuk rasa saat itu menegaskan siap menerima aspirasi yang disampaikan SRMI. “Kita tetap akomodir permintaan mereka selagi tak melanggar aturan yang ada. Untuk saat ini kita berikan kesempatan kepada mereka untuk berjualan,” jelas Indra Kusuma usai pertemuan dengan para pengunjuk rasa saat itu.

Akhirnya Indra Kusuma bersama massa membuat kesepakatan. Para pedagang diberikan kesempatan untuk berjualan untuk sementara sampai mereka ada tempat jualan tetap. “Tapi dengan catatan mereka tak boleh membuat tenda permanen dan itu sudah disepakati,” kata Indra Kusuma lagi.

BACA SELENGKAPNYA - Pedagang Jagung ke Kantor Walikota Pekanbaru : Protes Tindakan Satpol PP

Kegiatan Sambut HUT Kota Pekanbaru Dimulai : Wako Narasumber Seminar Ayah Cahaya Keluarga

PEKANBARU - RIAU POS. Menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-225 Kota Pekanbaru, mulai senin (1/6) serentetan kegiatan mulai dilakukan. Kemarin, kegiatan HUT diawali dengan seminar ”Ayah Cahaya Keluarga” di mana Walikota Pekanbaru Drs H Herman Abdullah menjadi salah satu narasumber seminar.

Kegiatan seminar “Ayah Cahaya Keluarga” merupakan upaya Pemko mengedepankan peran Ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Paling tidak peran orang tua yaitu kaum lelaki harus benar-benar jadi pembina dan teladan. ”Jadi kita (pria,red) harus benar-benar jadi pembimbing dan juga membina anak-anak kita. Bagi kita yang punya anak. Sedangkan yang ada cucu maka kita pulalah yang membinanya, terutama anak yang masih berusia antara 0-5 tahun,” kata Wali Kota.

Masih dalam rangka memeriahkan HUT Kota, kemarin juga di halaman Kantor Walikota Pekanbaru digelar perlombaan musik tradisional yaitu rebana yang dimainkan para guru dari PAUD. Anehnya para pemain rebana ini menggunakan peralatan yang serba aneh. Misalnya, alat musik gendang dibuat dari galon air, kemudian kompangnya berasal tempurung dan ada juga dari botol.

Kabag Humas Pemko Pekanbaru Hermanto SH kepada Riau Pos mengatakan, untuk selasa-kamis (2-4/6) akan dilaksanakan kegiatan fogging pada daerah endemis demam berdarah dengue (DBD) yaitu di delapan kelurahan. “Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,” kata Hermanto.

BACA SELENGKAPNYA - Kegiatan Sambut HUT Kota Pekanbaru Dimulai : Wako Narasumber Seminar Ayah Cahaya Keluarga

Status Aset Tanah Pemprov Banyak tak Jelas.

PEKANBARU, RADAR RIAU, (RR) - Status aset tanah milik Pemerintah Provinsi Riau ternyata masih banyak yang tak jelas. Ini terjadi sejak berpuluh tahun lalu, persisnya ketika ibukota Provinsi Riau dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Demikian diungkapkan Kepala Biro Perlengkapan Rusli M., ketika rapat kerja dengan Komisi B DPRD Riau, kemarin.

Banyak tanah dan rumah tinggal yang dulu waktu perpindahan ibukota Provinsi dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru statusnya tak jelas. Seperti tanah kantor Polda sekarang dan rumah dinas Polda di Jalan Kartini tidak ada alas haknya. Di Polda tidak tercatat sama kita juga tidak,” ujarnya.

Makanya, lanjut Rusli, ketika polda meminta status tanah itu ke Pemprov karena ingin menyertifikatkan surat atas nama Polda, dia tak menjawab. “Sengaja diambangkan karena menurut cerita-cerita tanah itu milik Pemda. Namun ketika diperiksa statusnya malah tak jelas. Saya sudah coba menghubungi orang tua untuk melihat sejarah tanah, bahkan sudah ngobrol dengan Pak Wan Galib,” katanya.

Hanya saja pemerintah lalai hingga kemudian tak jelas lagi aset-aset daerah. “Sebetulnya masih banyak aset yang seperti ini. Bukan tanah Polda saja, seperti di Pasar Kodim ada bekas auditur militer. Yang begitu-begitu masih perlu ditelusuri dan diburu. Saya tak tahu apa orang-orang sebelum saya tak tertarik dengan ini atau memang dicoba tak bisa. Tapi ke depan ini jadi PR saya untuk meluruskan aset,” tukasnya.

BACA SELENGKAPNYA - Status Aset Tanah Pemprov Banyak tak Jelas.

Rp6,2 Miliar untuk Mobil Pejabat : Gubri dan Wagubri Pakai Toyota Crown.

PEKANBARU (RP) RIAU POS – Sejumlah pejabat tinggi di Riau segera mempergunakan mobil baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menganggarkan dana sebesar Rp6,2 miliar guna pengadaan Toyota Crown 3000 cc satu unit, Toyota Crown 2.500 cc dua unit, dan satu unit Sedan Toyota Camri 2500 cc. Kepala Biro (Kabiro) Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Rusli M. menjelaskan, pengadaan mobil ini sudah dianggarkan sejak tahun 2008 lalu. Hanya saja, dalam pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2009.

Biro Perlengkapan, kata dia, sudah melakukan pelelangan secara terbuka soal pengadaan mobil baru bagi pejabat tinggi di Provinsi Riau. Berkemungkinan besar, mobil baru bisa dipergunakan pada bulan Juli mendatang. Rusli juga menyebutkan, mobil Toyota Crown 3.000 cc diperuntukan bagi Gubernur Riau, H M Rusli Zainal. Sedangkan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) dan Ketua DPRD Riau bakal memakai mobil baru Toyota Crown 2500 cc.

Sementara untuk tiga Wakil Ketua DPRD Riau terpilih nantinya bakal memakai mobil baru Sedan Toyota Camri 2500 cc. Bila pelelangan selesai, Rusli menyebutkan, penggunaannya baru bisa diserahterimakan kepada pemakainya. “Mobil baru ini segera dipergunakan pejabat tinggi di Riau. Gubri, Wagubri, Ketua DPRD Riau dan Wakil juga bakal memakai mobil baru tahun 2009 ini,” ujar Rusli M. kepada Riau Pos, Jumat kemarin. Dikatakan, tidak ada permasalahan lagi dengan penyediaan mobil dilingkungan Pemprov Riau dan DPRD Riau. “Biro perlengkapan juga sudah melakukan Hearing dengan DPRD Riau membahas penyediaan mobil baru ini,” ujarnya mengakhiri.

BACA SELENGKAPNYA - Rp6,2 Miliar untuk Mobil Pejabat : Gubri dan Wagubri Pakai Toyota Crown.

25 Mei, Pelantikan Plt Bupati Meranti

PEKANBARU (RP) Riau Pos – Bila tidak ada perubahan jadwal dari Depertemen Dalam Negri (Depdagri) RI, pelantikan Pelaksana Teknis (Plt) Bupati sekaligus peresmian Kabupaten Kepulauan Meranti akan dilakukan pada 25 Mei mendatang. Pemerintah Propinsi (Pemprov) Riau menilai sarana dan fasilitas di Selat Panjang yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Meranti layak dipergunakan. Dari hasil laporan Asisten I Bidang Pemerintahan, Kantor Camat Tebing Tinggi dan bangunan mess cukup memadai sebagai lokasi pemerintahan.

Pernyataan ini diungkapkan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Raja Mambang Mit kepada Riau Pos, Kamis (14/5) di Pekanbaru. Hanya saja, kata Mambang Mit, perlu penyesuaian saja oleh SOT baru nantinya. Namun begitu, secara bertahap pembangunan gedung perkantoran di Kabupaten Meranti pasti dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

“Kantor Camat Tebing Tinggi Okura dan beberapa bangunan lainnya di Selat Panjang kita jadikan perkantoran Bupati dan jajarannya. Karena bangunan tersebut dinilai layak ditempati,” ujar Mambang Mit. Mambang Mit menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2009 SK Pembentukan Kabupaten Meranti sudah ditetapkan sebagai daerah pemekaran baru.

BACA SELENGKAPNYA - 25 Mei, Pelantikan Plt Bupati Meranti

86 Temuan Bpk Riau Tanggung Jawab Satker

PEKANBARU – RiauPos – Sebanyak 86 temuan BPK RIAU dalam pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, mendapatkan perhatian serius Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit. Menurut dia, instansi terkait harus bertanggung jawab dalam hal ini.

“Kita sudah tindaklanjuti temuan BPK ini. Instansi terkait harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran APBD,” kata Mambang Mit kepada wartawan, Selasa (12/5), di ruang kerjanya.

Menurut dia, temuan BPK RI merupakan suatu kewajaran dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Artinya, tidak ada yang salah bila BPK membuat hasil pemeriksaan keuangan daerah yang dipergunakan Satker. Informasi yang diterima Riau Pos, sebanyak 86 temuan BPK senilai Rp22,268 miliar merupakan hasil pemeriksaan keuangan sebanyak lima kali selama tahun 2005-2008. Terhadap temuan tersebut, Wagubri menyebutkan, kerja sama dalam menjalankan tugas antar instansi seperti dilakukan BPK cukup bagus. Seluruh dinas, badan dilingkungan Pemprov Riau, diharapkan bisa membuat laporan keuangan yang secara detail dan bertanggungjawab setiap mempergunakan anggaran.

“Saya berharap setiap satker yang mempergunakan anggaran APBD bisa melakukannya dengan baik. Dak tidak melakukan kesalahan dalam mempergunakan anggaran APBD,”ujarnya.

BACA SELENGKAPNYA - 86 Temuan Bpk Riau Tanggung Jawab Satker

Pupuk Bersubsidi Naik 17.500 Ton

Pekanbaru – RiauPos - PROVINSI RIAU mendapatkan penambahan kuota pupuk bersubsidi bagi petani dan pekebun sebanyak 17.500 ton menjadi 99.076 ton. Sebelumnya kuota Riau hanya 82.576 ton. Penambahan kuota pupuk tersebut berdasarkan SK Mentri Pertanian Nomor 05. Pmentan/OT.140/1/2009. Kuota sebanyak itu sebenarnya sudah berlaku sejak Januari 2009 lalu. Tapi, surat baru diterima Mei ini. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negri Hamsani Rahman kepada Riau Pos, Selasa (12/5), di ruang kerjanya.

“Surat dari Mentri Pertanian RI baru kita terima mei ini. Namun, tanggal pembuatan surat yang ditanda tangani Mentan sejak Januari lalu. Intinya kuota pupuk bersubsidi kita bertambah 17.500ton,” ungkap Hamsani. Dia berharap, pemerintah Kabupaten/kota segera meminta data dari kelompok tani berupa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Data RDKK ini, tambahnya menjadi acuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam pendistribusiannya melalui agen yang ada. “Disperindag bukan penyalur. Karena ketentuannya distributor dan agen yang melakukan seperti Pusri. Kita hanya mengawasi peredarannya saja,” ujarnya.

Sementara untuk harga pupuk masih tetap. Dengan rincian pupuk urea, Za, superphos dijual dengan harga Rp1.200 per kilogram, NPK pelangi Rp1.830, NPK Ujang Rp1.586, Organik Rp 5.000 per kilogram.

BACA SELENGKAPNYA - Pupuk Bersubsidi Naik 17.500 Ton

Alokasi Tunjangan Transportasi : 4000 Guru Swasta Desak Pemko

Pekanbaru – RiauPos - SEBANYAK lebih kurang 4.000 orang guru swasta dari 304 sekolah yang tergabung dalam Perhimpunan Guru Swasta Provinsi Riau (PGSPR) mendesak Pemko Pekanbaru untuk kembali mengalokasikan dana tunjangan transportasi guru swasta dalam APBD Perubahan 2009. “Kita sangat berharap, perhatian Pemko jangan hanya terhadap guru PNS saja, tapi beri sedikit perhatian pada guru swasta. Bagaimanapun juga, mereka juga punya andil besar dalam memajukan dunia pendidikan di daerah ini,” jelas Drs. Bastian DT MBA, pendiri sekaligus Sekretaris PGSPR di sela-sela sosialisasi Program Jamsostek pada guru swasta yang tergabung dalam PGSPR Kota Pekanbaru, Kamis (7/5) di Hotel Furaya Pekanbaru. Pada Oktober 2007, Pemko Pekanbaru menurut Bastian pernah mengalokasikan tunjangan transportasi dalam APBD hingga Desember 2008 dalam peraturan Pemko No. 12 tahun 2007 sebesar Rp 15 Miliar. Di mana masing-masing guru SD hingga SMA mendapatkan tunjangan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Ironisnya, sejak 2009 dana ini dihapuskan dengan alasannya tidak boleh dalam peraturan Pemerintah, tapi anehnya guru MDA masih menikmatinya.

Penghapusan yang dilakukan Pemko ini dinilai PGSPR terlalu berlebihan. Seandainya, ada itikad baik memperhatikan sedikit kesejahtraan guru swasta, banyak celah-celah Pemko untuk memasukan alokasi anggaran kesejahtraan guru swasta tersebut dalam APBD, sejauh dana itu nanti bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya. “Kondisi ini makin membuat nasib guru swasta makin terhenyak apalagi kalau apresiasi Pemerintah terhadap mereka makin menurun. Tapi percayalah, kita terus berjuang. Kita berharap Walikota, dan bisa menganggarkannya lagi dalam APBD perubahan 2009 ini,” tambah Bastian. Menyinggung bantuan lain selain tunjangan transportasi? Menurut Bastian tidak ada, selain bergantung pada gaji yang diterima dari tempat mereka mengajar masing-masing. “Gaji guru swasta masih banyak dibawah UMK. Kalaupun sedikit diatas UMK, itu mereka mengajar di sekolah swasta favorit, yang secara pendanaan yayasannya pendidikan itu cukup kuat,” tambahnya. Menyoal apa mungkin memasukan kembali anggaran tunjangan guru dalam APBD Perubahan, terkait dengan adanya larangan dari peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Bastian katakan hal itu bisa saja dilakukan.

“Kabupaten Cirebon saja yang memiliki anggaran APBD sebesar Rp. 800 miliar bisa mengalokasikan dana tersebut, apalagi Pemko Pekanbaru yang memiliki APBD sebesar Rp. 1,2 triliun, masa tidak bisa mengalokasikannya. Tapi kita tetap berjuang. Kita berharap PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) selalu mendukung kita terus, sehingga perjuangan ini dapat dirasakan nantinya,” jelasnya.(yls)

BACA SELENGKAPNYA - Alokasi Tunjangan Transportasi : 4000 Guru Swasta Desak Pemko

15.000 Ekor Babi Dimusnahkan

Batam – Riau Pos - PEMERINTAH Kota Batam segerah memusnahkan lebih dari 15 ribu ekor babi yang diternak secara liar di sejumlah tempat di Kota Batam. Ini dilakukan untuk menangkal masuknya virus swine influenza ke Batam. “Harus dimusnahkan, tak ada kompromi,“ tegasnya Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Engku Putri. Menurut Wako, Batam bukanlah tempat beternak, melainkan Wilayah industri, jasa, dan pariwisata. Pemerintah, kata Dahlan, tidak mempunyai kebijakan untuk merelokasi hewan ternak. Satu-satunya jalan bagi peternak babi yakni bergabung ke Pulau Bulan.

Wako: Tak Ada Kompromi Bagi Peternak Liar
“Mereka harus bekerja sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Tak boleh ternak liar di Batam,” katanya, menanggapi nasib peternak bila hewan ternaknya dimusnahkan. Kapan pemusnahan dilakukan, Dahlan belum memberi kepastian. Kata dia, semuanya dilakukan secara bertahap. Yang pasti, pemusnahan itu sebagai salah satu dari sekian banyak upaya yang sudah dilakukan Pemko untuk mencegah masuknya virus mematikan tersebut. Usaha lain yang telah dilakukan, lanjut mantan karyawan Otorita Batam ini, memeriksa suhu tubuh setiap pendatang dari luar negri yang akan masuk ke Batam. Yang bersuhu tubuh di atas 38 derajat celcius di rujuk ke RSOB. “Saya dapat kabar saat acara penerbangan Kuala Lumpur Batam kemarin, dirutnya tak ke Batam karena demam. Ia tahu Batam ketat pemeriksaannya,” ujarnya.

Rp1,5 M Biaya pengawasan
Pemerintah Kota belum menyiapkan anggaran dana tanggap flu babi, seperti yang dilakukan saat kasus flu burung merebak. “Kalau emergency betul kita punya dana darurat,” kata Dahlan. Pemerintah, kata dia, tidak menyediakan anggaran untuk penggantian hewan ternak liar yang akan dimusnahkan. “Untuk Flu babi belum diusulkan,” ujar Dahlan. Kadis KP2 Kota Batam Suhartini mengatakan, pemerintah hanya punya dana untuk pengawasan produk peternakan dan kegiatan peternakan. Besarnya, Rp 1,5 miliar. Data dari Dinas KP2, populasi babi 2008 sebanyak 8.093 ekor dan 2009 meningkat menjadi 15.042 ekor. Sementara jumlah peternak 2008 sebanyak 228 kk, memasuki 2009 menjadi 490 kk. Populasi babi terbanyak di Kecamatan Sei. Beduk 5.081 ekor. (why/eca)

BACA SELENGKAPNYA - 15.000 Ekor Babi Dimusnahkan

Pupuk Bersubsidi Perlu Pengawasan

Pekanbaru – AZAM - KETERGANTUNGAN petani di Kabupaten Kampar terhadap pupuk sangat tinggi, justru karenanya peredaran pupuk bersubsidi memerlukan pengawasan. Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi diperlukan untuk membantu para petani dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan maupun upaya untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Demikian diungkapkan Sekda Kab. Kampar Drs. Zulher MS, dalam arahannya pada acara sosialisasi pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2009 dan tahun 2010 tingkat Kabupaten Kampar yang acaranya digelar di Aula Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar di Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Kampar di Bangkinang Rabu (29/4) silam.

Hadir pada acara sosialisasi tersebut Area Manager PT. Pusri PPD Provinsi Riau Syamhudi Rahman, Ketua Forum Distributor Pupuk Riau, H. Marjoni Hendri, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Ir.Wesrizal Effendi, Komisi Peredaran Pupuk (KP3) Kabupaten Kampar yang terdiri dari aparat penegak hukum, Disperindag, Dinas Koperasi dan instansi terkait lainnya, pengecer pupuk se-Kabupaten Kampar, KTNA Kabupaten Kampar dan aparatur pertanian dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Kampar dan undangan lainnya. Zulher juga berharap agar dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar diharapkan agar aparat penegak hukum dan KP3 melakukan pengawasan ketat, dan bila perlu bersama tim lakukan uji petik di beberapa kecamatan sehingga pupuk bersubsidi tersebut dapat dinikmati masyarakat dan kaum tani yang memang layak menerimanya. Disisi lain diharapkan ke depan agar quota pupuk untuk Kabupaten Kampar dapat ditingkatkan tidak hanya untuk tanaman pangan, tapi juga untuk tanaman perkebunan, ujarnya.

Sementara Area Manager PT. Pusri PPD Provinsi Riau, Syamhudi Rahman pada acara tersebut memaparkan perencanaan dan distribusi pupuk bersubsidi yang intinya menyampaikan bahwa dasar utama distribusi pupuk bersubsidi adalah adanya SK Bupati, dan sebelumnya para petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan diketahui penyuluhan pertanian setempat, Kepala Desa dan kepala Cabang Dinas Pertanian setempat. Secara prinsip pihak PT. Pusri tidak menyalurkan pupuk tanpa adanya SK Bupati tentang kebutuhan pupuk dalam suatu wilayah kabupaten, ujarnya.

Sedangkan Ketua Forum Distributor Pupuk Riau, H.Marjoni Hendri usai acara sosialisasi ketika ditemui mengungkapkan bahwa sebaiknya pihak Pemda Kampar membantu para pengecer dan penyalur pupuk dalam hal membantu biaya ongkos bongkar muat dan biaya angkat pupuk sehingga harga pupuk sampai ketangan petani sesuai dengan harga Eceran Tertinggi (HET).

BACA SELENGKAPNYA - Pupuk Bersubsidi Perlu Pengawasan

Jatah Pekanbaru Berkurang Rp 71 M : DBH Migas Akibat Penurunan Harga Minyak Dunia.

PEKANBARU, TRIBUN – Sepertinya, Pemko Pekanbaru harus bersiap–siap mengurangi bahkan menunda sejumlah kegiatan yang telah dialokasikan pada APBD Kota Pekanbaru 2009. Pasalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kota Pekanbaru tahun ini turun hingga Rp 71 Miliar, atau hanya menjadi Rp 243 miliar saja. Sedangkan realisasi DBH Tahun 2008 lalu mencapai Rp 314 miliar. Penurunan DBH tersebut tercantum dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 17 tahun 2009, tentang penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam minyak Bumi dan Gas Bumi untuk tahun anggaran 2009.

Menurut Kadispenda Kota Pekanbaru, H Syofian, penyebab adanya penurunan alokasi dana tersebut, Karena harga BBM yang turun dipasaran dunia internasional. Awalnya harga BBM ini diasumsikan sekitar US$ 80 per barel, ternyata turun menjadi US$ 45 per barel. “Dengan adanya penurunan ini, mau tidak mau dalam perubahan anggaran nanti terpaksa ada beberapa anggaranyang kita kurangi. Karena ini jelas berpengaruh. Dinas-dinas harus siap-siap berhemat. Mungkin saja belanja rutinnya kita kurangi dan sebagainya,” ujar Syofian kepada wartawan diruang kerjanya, senin (27/4). Penurunan alokasi DBH Migas tidak hanya dialami Kota Pekanbaru saja, tapi juga dialami hampir semua Kota dan Kabupaten di Riau dan Propinsi lain penghasil Migas di tanah air.

BACA SELENGKAPNYA - Jatah Pekanbaru Berkurang Rp 71 M : DBH Migas Akibat Penurunan Harga Minyak Dunia.

PEMPROV KEMBALI TERIMA CPNS : TAMATAN SMA

PEKANBARU (RiauPos) Selain tenaga honorer dan pelamar umum, ke depan penerimaan CPNS untuk tamatan SMA sederajat juga diberi peluang yang sama dengan tamatan S1 dan D3. Hanya saja, untuk formasinya belum bisa dipastikan jumlanya. Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Zaini Ismail, Kepada Wartawan, Kamis (30/4), di Kantor Gubernur Riau. “Kita tinggal menunggu saja keputusan dari BKN RI, tentang formasi yang diusulkan. Berkemungkinan besar September mendatang baru bisa dilaksanakan penerimaan CPNS baru,” ujarnya.

Terkait dengan permintaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang tidak melaksanakan penerimaan CPNS tahun 2008, Zaini Ismail berharap tahun 2009 bisa dilaksanakan Pemkab Rohil. “BKD Riau akan memperjuangkan keinginan Pemkab Rohil menerima CPNS dari tamatan SMA. Laporanya kepada BKN juga sudah kita ajukan,” ujarnya. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Riau, tambahnya, mengusulkan penerimaan CPNS baru tahun 2009 sebanyak 400 orang. Pengusulan tenaga pegawai tersebut sudah diajukan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI. Formasi penerimaan CPNS tahun 2009 yang bakal direkrut adalah tenaga teknis, tenaga kesehatan dan guru.

“BKD Riau sudah mengusulkan formasi penerimaan CPNS untuk lingkungan Pemrov Riau kepada BKN RI. Formasi yang kita ajukan jumlahnya mencapai 400 tenaga CPNS baru. Jumlah itu diluar honorer,” ungkap Zaini Ismail. Khusus, tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS tahun 2009 ada seleksi administrasinya juga. Jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS tahun ini, tambah Zaini, berkisar ratusan orang.

BACA SELENGKAPNYA - PEMPROV KEMBALI TERIMA CPNS : TAMATAN SMA

Manohara Odelia Pinot

Riaupos - LUPAKAN sejenak pergulatan politik di tanah air. Empat purnama tahun berjalan sel-sel otak di kepala kita penuh sesak sarat muatan politik mulai dari menu politik bergizi sampai menu politik sampah, yang memilukan dan melakukan campur aduk seperti capcay. Beritanya itu ke itu, itu ke itu, capek deh.. Mari kita intip sejenak bilik model muda kita nan cantik jelita, si bohai Manohara (17 tahun), yang diberitakan media di Jakarta diculik oleh suaminya sendiri Tengku Muhammad Fakhry, putra Raja Kelantan Malaysia. Ada kesan masalah laki–bini ini diseret ke wilayah sulit, menjadi urusan G to G (Government to Government–urusan antar Pemerintah kedua Negara). Demikian seriuskah?

Berita penculikan versi Jakarta ini ditangkis oleh media Malaysia dengan menyiarkan foto-foto Manohara bersama suaminya yang terlihat bahagia, berikut agenda kegiatan Manohara di Kelantan. Versi mana yang benar? Kita belum tahu. Propaganda kontra propaganda melalui media telah terjadi. Manohara Odelia adalah sebuah nama yang rada aneh di telinga Melayu, ditambah lagi dengan family name Pinot. Dari mana datangnya putri kayangan ini? Melihat fotonya, amboi, tengku mana yang tak terpaut, sultan mana yang tak jatuh hati. Barangkali Datuk K juga akan ikut berburu seandainya belum diikat cincin perkawinan oleh Siti Nurhaliza. Pria yang beruntung memperistrikanya adalah Tengku Muhammad Fakhry, seorang pangeran di Kelantan. Tapi pengantin remaja ini diterpa badai sebagaimana diberitakan di media masa. Benarkah?

Saya teringat legenda Kuda Troya. Sebuah legenda yang berasal dari kisah nyata Perang Troya (Trojan War) pada tahun 1250 sebelum Masehi. Bermula ketika Putra Mahkota Kerajaan Troya jatuh cinta berat kepada Helen. Sayangnya Helen adalah istri Menelaus, penguasa dari kota Sparta, Yunani. Singkat cerita, Helen yang cantik jelita itu, berhasil dilarikan oleh sang Putra Mahkota ke Troya. Petinggi-petinggi Kerajaan Yunani marah besar dan bersumpah menuntut balas. Maka perang pun tak terhindarkan.

Bala tentara Yunani dikerahkan untuk menyerbu Troya, tetapi mereka gagal memasuki kota. Troya terkepung selama 10 tahun. Ketika hampir putus asa, tentara Yunani menemukan sebuah taktik. Mereka berpura-pura mundur menjauhi Troya dengan meninggalkan sebuah patung kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Dalam perut kuda sudah bersembunyi sejumlah serdadu Yunani.

Melihat pasukan Yunani mundur, tanpa perasaan curiga, kuda kayu diangkut oleh orang-orang Troya ke dalam kota. Pada malam yang kelam ketika seluruh serdadu dan warga Troya terlelap dalam mimpi, keluarlah serdadu-serdadu Yunani dari dalam perut kuda, mereka membuka gerbang kota sehingga serdadu-serdadu Yunani dalam jumlah besar, yang tadinya pura-pura mundur, leluasa masuk kota. Mudah diduga,Troya menjadi lautan api dan takluk. Si cantik Helen, berhasil direbut kembali.

Manohara bukan Helen. Jakarta tak perlu membuat kuda Troya. Harree gene? Kita tak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Benarkah ada masalah? Mereka tidak kawin paksa seperti zaman Siti Nurbaya. Putra-putra Kerajaan di zaman modern ini umumnya berpendidikan tinggi. Tentu mereka mengapresiasi etika sopan santun dengan baik.

Pesan yang dapat dicermati adalah, kenapa demikian mudahnya beberapa peristiwa kecil menyulut emosi media di kedua negri serumpun? Kunjungan Perdana Mentri Malaysia yang baru, Najib Tun Razak ke Jakarta beberapa hari yang lalu, jelas membawa pesan persaudaraan. Mari bersama kita bangun rasa saling hormat-menghormati. Sampai dunia kiamat pun kita tetap dua Negri yang berjiran. Mau lari kemana?**

BACA SELENGKAPNYA - Manohara Odelia Pinot

Silpa Diperkirakan Turun : Pemko bersiap diaudit BPK

Pekanbaru, Fakta Post – Kabag Keuangan Setko Pekanbaru, Dasrizal, menyatakan, “Pemerintah Kota Pekanbaru bersiap untuk diaudit lanjutan oleh BPK. Sebelumnya, BPK sudah melakukan audit pendahuluan selama 20 hari kerja terhadap keuangan di beberapa bendahara SKPD”. Pernyataan tersebut di ungkapkan Dasrizal kepada riauterkini,Selasa (14/4) lalu.

“Untuk audit pendahuluan, BPK tidak membuat rekomendasi terhadap kesalahan bendahara SKPD. Namun untuk audit lanjutan selama 40 hari kerja, BPK biasanya memberikan rekomendasi terhadap kesalahan yang ada,” jelas Dasrizal. Rekomendasi tersebut terkait dengan berbagai kesalahan yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan Pemko ke BPK. Setelah diperbaiki, LKPD hasil audit tersebut baru disampaikan ke dewan untuk dibuat perda tentang keuangan daerah tahun 2008. ”Berdasarkan UU No 17 Tentang Keuangan Daerah, paling lama 6 bulan setelah tahun anggaran berahir, laporan keuangan harus disampaikan kedewan,” jelasnya.

Rencananya, dalam minggu ini juga LKPD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2008 bakal di sampaikan Pemko ke BPK. Dasrizal sendiri mengaku, “Pemko sudah siap diaudit,” imbuhnya. “Dari audit yang dilakukan BPK nantinya”, lanjut Dasrizal, “bakal diketahui berapa sesungguhnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Kota Pekanbaru 2008”. Pemko sendiri memperkirakan, Silpa Kota Pekanbaru berkisar Rp140 miliar. Perkiraan tersebut sudah dalam APBD 2009. ”Namun dari perhitungan kita, kemungkinan silpa tersebut turun,” imbuhnya.

Berapa penurunan silpa, Dasrizal tidak berani berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, menunggu audit yang dilakukan BPK sehingga diketahui angka pasti silpa 2008. ”Itukan baru penghitungan kita. Bisa saja salah. Tunggu saja hasil audit BPK. Berapa angka pasti silpa, pasti bisa diketahui,” ujarnya mengakhiri.

BACA SELENGKAPNYA - Silpa Diperkirakan Turun : Pemko bersiap diaudit BPK

Jembatan Siak IV : Anggaran Ganti Rugi Tak Cukup Penuhi Keinginan Warga

Pekanbaru, Fakta Post – Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru tidak cukup jika harus mengganti rugi bangunan sesuai keinginan warga Meranti Pandak. Demikian pernyataan yang diberikan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah ketika dikonfirmasi terkait harga ganti rugi bangunan yang terkena pembangunan jembatan Siak IV, pekan lalu. “Anggaran yang tersedia, tidak cukup untuk mengikuti keinginan masyarakat. Kita minta, masyarakat mengerti. Karena pembangunan jembatan untuk masyarakar juga”, himbau Herman.

“Patokan harga yang diberikan kepada warga”, lanjutnya, “sudah berdasarkan aturan dan kajian dari tim independen”. Pemkopun berusaha mensosialisasikan harga tersebut pada warga. Sayangnya, warga juga punya patokan harga sendiri yang dinilai Pemko terlalu tinggi. Alhasil, setelah tiga kali pertemuan, sejauh ini belum ada kesepakatan harga antara Pemko dan warga Meranti Pandak.

“Memang belum ada kesepakatan. Tapi kita terus melakukan lobi-lobi”, imbuh Herman. Sayangnya Herman tak mau mengungkapkan ini lebih jauh. Jika nanti ada kesepakatan, lanjutnya, semua akan di beri tahu. Hingga saat ini di akuinya belum ada kemajuan. Harga yang terakhir yang ditawarkan warga Meranti Pandak untuk bangunan permanen keramik Rp1,6 juta/m, sudah dua kali turun dari harga semula yang mencapai Rp2 juta/m. Sementara Pemko, menawarkan harga Rp1,2juta/m untuk bangunan tipe sama atau naik dari tawaran awal Rp1,05 juta/m. Masih ada selisih sekitar Rp400 ribu/m. dari harga yang diajukan kedua belah pihak.

Sementara itu, Assisten I Bidang Administrasi dan Kesra Sekko Pekanbaru, Dorman Johan menambahkan, ganti rugi Siak IV diharapkan selesai usai pemilu ini. Ganti rugi untuk lahan dan tanaman sudah disetujui warga. Hanya saja, ganti rugi bangunan belum mendapat kata sepakat.

BACA SELENGKAPNYA - Jembatan Siak IV : Anggaran Ganti Rugi Tak Cukup Penuhi Keinginan Warga